Pemerintah: Efisiensi investasi di Indonesia masih rendah

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Pemerintah mengatakan tingkat efisiensi berinvestasi di Indonesia masih rendah, dibanding negara tetangga.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan tingkat Incremental Capital to Output Ratio (ICOR) Indonesia masih sangat tinggi di level 6,3 persen pada 2018 dengan pertumbuhan ekonomi 5,17 persen, sementara ICOR Vietnam hanya 4,31 persen.

Oleh karena itu, Menteri Darmin mendorong pemerintah melakukan transformasi ekonomi dengan mendorong optimalisasi infrastruktur yang sudah dibangun pemerintah dalam lima tahun terakhir.

“Pembangunan infrastruktur perlu didorong untuk melahirkan sistem logistik yang lebih maju dan lebih murah,” ujar Menteri Darmin dalam diskusi di Jakarta, Jumat.

Melalui transformasi ekonomi, Menteri Darmin menjelaskan bukan berarti petani harus beralih profesi ke sektor industri dengan menjadi buruh seperti pada era Orde Baru.

“Dia tetap bertani, tetapi tidak sendiri-sendiri menggunakan manajemen cluster benih dan budi daya yang baik,” jelas dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan level ICOR Indonesia masih terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya di kisaran 5 persen sehingga menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi.

Dia mengatakan saat ekonomi China tumbuh dua digit, level ICOR negara tersebut di bawah 3 persen.

Menteri Sri mengatakan semakin tinggi level ICOR berarti biaya ekonomi yang dibutuhkan semakin tinggi dan tidak efisien karena terlalu banyak perantara dibandingkan yang benar-benar kerja atau terlalu banyak pembahasan dibandingkan pengerjaannya.

“Dalam APBN terlihat biaya penunjang lebih tinggi dari biaya eksekusi. Negara ini perlu orang yang bisa desain sistem agar alokasi biaya substansial lebih besar dari biaya penunjang,” ungkap dia.

Menteri Sri mengakui bahwa tantangan Indonesia saat ini adalah membuat desain yang lebih efisien melalui perbaikan kualitas birokrat dan efisiensi dalam birokrasi baik di pusat ataupun daerah.

“Kalau birokrat tidak ada kerjaan, dia akan buat kerjaan dan itu jadi additional cost,” jelas dia.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah hingga saat ini terus memperbaiki sistem kebijakan untuk mendatangkan lebih banyak investasi ke dalam negeri.

Dia mengatakan saat ini sudah ada sistem perizinan investasi yang terintegrasi secara online melalui Online Single Submission (OSS) agar investasi tidak perlu menghadapi terlalu banyak proses sehingga bisa efisien melalui penggunaan teknologi.