Pemerintah minta proyek LRT transparan dan bebas korupsi

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada PT KAI agar dapat mengembangkan proyek Light Rail Transit (LRT) secara transparan dan menghindari praktik korupsi.

Pernyataan ini disampaikan setelah PT KAI mendapatkan kucuran dana kredit dari sindikasi perbankan sebesar Rp19,25 triliun di Jakarta, Jumat.

“Pemerintah terus berdiskusi untuk terus mengawal proyek ini dengan baik,” tegas Menteri Sri.

Menteri Sri juga berharap para sindikasi perbankan yang terdiri dari 12 perbankan untuk menyalurkan kredit kepada PT KAI juga ikut mengawal dan mengawasi proyek LRT.

“Pembiayaan sindikasi ini adalah sejarah. Jangan sampai saya dipanggil [oleh KPK] karena LRT,” lanjut Menteri Sri.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah telah puluhan kali berkoordinasi agar proyek LRT tidak sampai gagal.

“Kita harus hindari agar tidak ada korupsi. Saya tidak ingin ini tidak beres,” ujar Menteri Luhut.

Secara khusus, Menteri Luhut meminta PT Adhi Karya selaku kontraktor LRT membangun infrastruktur LRT dengan detail dan rapi sehingga menjadi contoh bagus yang menunjukkan bahwa Indonesia bisa bekerja sama membangun negeri.

Beroperasinya LRT, menurut Luhut, diharapkan dapat mengangkut 874 ribu penumpang per hari sehingga bisa mengurangi 30 persen kemacetan di Jakarta.