Muhammad Nazarudin Latief
10 Januari 2018•Update: 10 Januari 2018
Muhammad Nazarudin Latief
JAKARTA
Pemerintah mengaku berhasil memenuhi rasio elektrifikasi hingga 94,91 persen pada 2017, melebihi target yang hanya 92,75 persen.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, rasio elektrifikasi di hampir semua provinsi sudah lebih dari 70 persen. Hanya tertinggal Provinsi Papua yang baru mencapai 60,74 persen dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 60,74 persen.
“Rasio elektrifikasi ini melebihi target. Kita harapkan bisa terus meningkat,” ujar di hadapan media, Rabu.
Tahun ini, menurut Sommeng, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi menjadi 97,35 persen.
Pemerintah akan mempercepat program penyediaan listrik melalui sinergi APBN/APBD pada wilaya terluar, terdepan, dan tertinggal. Pemerintah, menurut Sommeng lagi, juga memberi kesempatan pada swasta melalui pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan setempat.
Pada 2017, pemerintah gagal memenuhi target kapasitas terpasang pembangkit. Dari target 62 giga watts (GW), pemerintah hanya bisa membangun 60 GW. Namun angka ini sudah meningkat dari pencapaian 2016 yang hanya 59 GW.
Tahun ini, pemerintah menargetkan kapasitas terpasang pembangkit sebesar 65 GW.
Untuk perkembangan program pembangunan pembangkit 35.000 megawatts (MW), 3 persen sudah COD (commissioning operating date), sedangkan 82 persen lain sedang berjalan.
Rinciannya, pembangkit yang sudah COD sebesar 1.061 MW, yang masih dalam tahap konstruksi 16.992 WW, sudah menandatangani Power Purchasing Agreement (PPA) namun belum kontruksi sebesar 12.726 MW. Pembangkit yang sudah dalam tahap pengadaan sebesar 2.790 MW dan dalam tahap perencanaan sebesar 2.228 MW.
Sementara itu, bauran energi primer pembangkit pada tahun lalu masih didominasi oleh batubara sebesar 57,22 persen. Pada urutan berikutnya, kata Sommeng, adalah gas sebesar 24,81 persen, kemudian BBM 5,81 persen, panas bumi dan energi terbarukan lain sebesar 5,09 persen, dan terakhir energi air sebesar 7,07 persen.
Tahun lalu pula, pangsa BBM untuk pembangkit tenaga listrik tidak sesuai target. Dari target hanya 4,66 persen ternyata penggunaan melonjak ke angka 5,81 persen. Meski, angka ini sudah berkurang dari realisasi 2016 yang menggunakan BBM hingga 6,96 persen.
Target penggunaan BBM untuk pembangkit listrik tahun ini sebesar 5 persen.
“Dengan penggunaan batubara yang masih dominan, komoditas ini berperan sekali dalam penentuan tarif tenaga listrik,” ujarnya.
Indonesia, menurut Sommeng, saat ini menghadapi masalah konsumsi tenaga listrik yang masih rendah dibanding negara-negara tetangga. Hingga akhir 2017, penggunaan listrik masih 1.012 kWh per kapita, tidak memenuhi target yang ditetapkan, yakni sebesar 1.058 kWh per kapita.
“Malaysia sudah empat kali lipat, Singapura delapan kali. Tujuan pembangunan infrastruktur listrik memang memacu konsumsi,” ujar dia.
Menurut Sommeng, konsumsi listrik akan meningkat seiring peningkatan elektrifikasi dan perubahan gaya hidup. Selain itu, pemerintah juga tengah mendorong pengembangan kendaraan dan kompor listrik.
Direktur Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, meski elektrifikasi sudah melebih target namun kualitasnya belum seperti yang diharapkan. Masih banyak daerah yang sering mengalami pemadaman bergilir atau tegangan rendah.
“Komitmen melistriki 100 persen wilayah Indonesia juga harus diikuti peningkatakan listrik di daerah-daerah yang berlistrik,” ujar Fabby.
