PUPR baru pakai 71% anggaran untuk biaya infrastruktur

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Dari Rp105,4 triliun anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam APBN 2017, hingga akhir November ini terserap 71,64 persen atau Rp75,55 triliun.

“Untuk kemajuan pembangunan fisik seluruh proyek infrastruktur sudah mencapai 79,12 persen,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kamis.

Penyerapan anggaran tahun ini masih lebih baik dari tahun lalu di periode yang sama, yakni sebesar 67,06 persen dengan nilai Rp98,19 triliun. Begitupun dengan kemajuan pembangunan fisik pada periode sama tahun lalu yang hanya mencapai 76,57 persen.

Menurut Basuki, anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur mulai dari konektivitas antar wilayah, pembangunan daerah pinggiran, ketahanan pangan dan air, serta proyek permukiman.

Basuki menegaskan, kementeriannya akan mempercepat penyerapan anggaran dan pencapaian progres fisik pembangunan di satu bulan yang tersisa pada tahun ini.

Bagi Kementerian PUPR, dengan alokasi dana tahun ini sebesar Rp105,4 triliun, kata Basuki, kenaikan 2 hingga 3 persen saja anggaran yang terserap bisa sangat besar.

“Bisa sekitar Rp 2 hingga 3 triliun. Secara nominal besar sekali,” ungkap dia. Target penyerapan anggaran di akhir tahun ini adalah 93 persen.

Untuk 2018 mendatang, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp107,38 triliun. Basuki menargetkan untuk melakukan lelang dini 5.516 paket senilai Rp 33,99 triliun seperti yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Hingga 29 November 2017, sebanyak 999 paket pekerjaan senilai Rp 5,8 triliun ungkap Basuki telah dilelangkan.

Umumnya waktu pelelangan memakan waktu sekitar 2 bulan sehingga pelaksanaan lelang dini, menurut Basuki, akan membuat pekerjaan pembangunan infrastruktur tahun 2018 dapat langsung dilakukan sejak awal tahun 2018, “sehingga penyelesaian lebih cepat dan dirasakan manfaatnya”.

Lelang dini terbanyak yang saat ini sudah dilakukan oleh Ditjen Bina Marga sebanyak 548 paket dengan nilai Rp4,6 triliun, Sumber Daya Air sebanyak 368 paket dengan nilai Rp881,9 miliar, Ditjen Cipta Karya sebanyak 68 paket dengan nilai Rp262,5 miliar, dan Ditjen Penyediaan Perumahan sebanyak 4 paket dengan nilai Rp6,4 miliar.