10 Agustus 2017•Update: 10 Agustus 2017
Muhammad Latief
JAKARTA
Peringkat infrastruktur Indonesia kian membaik. Pada 2011, menduduki peringkat 90, namun kini masuk pada urusan 60, kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Kamis, di Jakarta.
Pembangunan infrastruktur di Indonesia, menurut Basuki mengadapi tantangan berat. Antara lain, disparitas antara Pulau Jawa dan di luar pulau ini, ada kesenjangan di kawasan barat dan timur.
“Untuk di kawasan yang sudah ada prasarana, program kami peningkatan kualitas dan pemerliharaan. Kalau di timur, itu pembangunan karena tidak ada,” ujarnya.
Percepatan pembangunan infrastruktur, menurut Basuki akan berperan besar mengatasi kesenjangan ekonomi. Pemerintah, menurutnya akan membangun jembatan gantung, irigasi, air bersih, hingga perumahan. Sebabnya, “jika proyek yang kecil-kecil ini tidak digarap, maka kesenjangan akan makin melebar.”
Pada 2018, pemerintah akan lebih menggencarkan pembangunan perumahan. Menurutnya, Presiden sudah meminta untuk menambah proyek di Banjarmasin, Riau, Tangerang. Untuk rumah susun misalnya, untuk 2018 direncanakan akan membangun 1.000 unit, tiga kali lipat dari 2017.
“Mayoritas proyek pada anggaran PU, sekitar 80 persen, untuk proyek yang berpengaruh pada kebutuhan dasar dan mengurangi kesenjangan,” ucapnya.
Sedangkan untuk proyek-proyek besar seperti jalan tol menggunakan anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta. “APBN hanya digunakan untuk tol kecil.”
Pihaknya mengandalkan terobosan-terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Pertama adalah dalam bidang regulasi dan hokum, agar mempercepat pengadaan lahan dan perizinan. Kemudian adanya kepastian hukum untuk pengadaan lahan.
Terobosan lain adalah penerapan hasil riset teknologi, misalnya penggunaan teknologi untuk mempercepat pemasangan fly over. “Terobosan berikutnya adalah kepemimpinan di kabinet yang selalu dimonitor dengan detail, utk memastikan progresnya berdasarkan program,” ujarnya.
