Muhammad Nazarudin Latief
30 Juli 2019•Update: 30 Juli 2019
Muhammad Latief
JAKARTA
Pemerintah berkomitmen mempercepat penyelesaian program pembangunan pembangkit listrik 35.000 mega watt (MW), namun tetap menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.
"Program 35.000 MW tetap jalan, tapi kecepatannya berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha,” ujar Ignasius Jonan, dalam siaran persnya, Selasa.
“Yang penting masyarakat bisa mendapat layanan listrik dari Sabang - Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote."
Mega proyek yang diluncurkan pada Mei 2015, menurut Menteri Jonan dicanangkan untuk memperluas akses listrik kepada masyarakat.
"Coba bandingkan yang penting pembangkitnya apa jumlah masyarakat yang mendapatkan listrik? Kalau rakyatnya dulu, rasio elektrifikasi saat ini sudah 98,9 persen. Mudah-mudahan sampai akhir tahun sudah 99,3 persen," ujar Menteri Jonan.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Djoko Abumanan mengatakan program 35.000 MW terdiri dari 25.000 MW milik Independent Power Producer (IPP) dan 10.000 MW dibangun PLN.
Untuk Pulau Jawa, lanjut Djoko, pembangkit yang dimiliki oleh PLN akan menyelesaikan semua kontrak.
Sementara pembangkit milik IPP dengan skala besar mulai masuk pada September mendatang, seperti PLTU Jawa 8 Cilacap dan Jawa 7 Bojonegoro.
"Rata-rata pakai ultra supra critical dengan kapasitas 1.000 MW," ujar dia.
Pembangunan pembangkit ini diharapkan mampu menopang konsumsi kebutuhan listrik masyarakat serta mempersiapkan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia.