Pemerintah amandemen 28 perjanjian batu bara

Muhammad Latief

JAKARTA

Pemerintah sepanjang tahun 2017 berhasil mengamandemen 28 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan 12 Kontrak Karya (KK) untuk disesuaikan dengan UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Gatot Ariyono mengatakan negosiasi untuk mengamandemen perjanjian dan kontrak tersebut tidak mudah. Namun akhirnya, PKP2B sudah diselesaikan baik generasi 1 maupun 2.

“Effortnya tidak mudah. Negosiasinya panjang,” ujar Gatot saat dalam konferensi pers “Capaian Sub Sektor Minerba 2017 dan outlook 2018, di Jakarta, Kamis.

Meski begitu, pada 2016, tidak ada perjanjian dan kontrak berhasil di amandemen. Namun, kata Gatot, tahun sebelumnya pemerintah berhasil mengamandemen 22 PKP2B dan 8 KK.

Dari total 50 PKP2B yang sudah ditandatangani, ada satu perjanjian dengan Ekasatya Yanatama sudah diterminasi.

Gatot menambahkan tahun ini pemerintah menargetkan bisa mengamandemen 18 PPK2B dan 10 KK.

Dari 18 perjanjian yang akan ditandatangani tersebut, ujar dia, 15 naskah di antaranya sudah diparaf

Setelah UU No 4 tahun 2009 disahkan, pemerintah berkewajiban mengamandemen perjanjian dan kontrak pertambangan.

Ada enam isu isu strategis dalam substansi amandemen, yaitu wilayah perjanjian; kegiatan operasi pertambangan; penerimaan negara.

Selain itu kewajiban pengolahan dan pemurnian; kewajiban divestasi; kewajiban menggunakan tenaga kerja, barang dan jasa di dalam negeri.

Menurut Gatot, sejauh ini pemerintah berupaya konsisten melakukan hilirisasi pengelelolaan mineral dan batubara.

Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan agar industri hilir sektor minerba ini bergairah, mulai dengan PP No 1tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba yang hanya memperbolehkan pemegang KK mengekspor hasil pemurnian.

Aturan ini direlaksasi dengan Permen ESDM No 5 tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral, intinya pemegang KK bisa menjual konsentrat selama lima tahun, dengan syarat sedang membangun.

Meski ada relaksasi aturan ekspor minera, kata Gatot, sudah ada hasil yang terlihat yakni meningkatnya pendapatan negara dan menciptakan banyak lapangan kerja.

Selain itu, imbuh dia, tercipta juga pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara nasioal.

“Lapangan kerja karena ada industri baru yaitu smelter,” ujarnya.

Sejauh ini, kata Gatot ada 50 perusahaan yang membangun smelter dengan 6 komoditi, smelter paling banyak adalah nikel sejumlah 30 unit.

Kordinator Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Maryati Abdullah dalam catatan akhir tahun 2017 lalu mengatakan relaksasi aturan ekspor mineral ini merupakan langkah mundur pemerintahan Jokowi pada 2017.

Beleid ini dianggap bertentangan dengan UU Minerba yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

“Relaksasi ekspor mineral ini kontradiktif dengan keinginan melakukan hilirasi,” ujar dia.