Menteri Keuangan : Kualitas pengelolaan anggaran belum optimal

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam laporan Indonesia Economic Quarterly oleh World Bank di Jakarta, Selasa, mengakui bahwa pengelolaan anggaran belanja pemerintah harus diperbaiki.

“Perlu ada perbaikan kelembagaan secara menyeluruh dan butuh proses panjang. Tidak mudah, tapi kami terus berusaha lebih baik,” ungkap dia di Jakarta Selasa.

Menurut Menteri Sri, anggaran belanja yang sudah dirancang dengan baik seperti mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan dan mengubah anggaran subsidi menjadi belanja modal belum tentu bisa diimplementasikan dengan baik oleh kementerian dan lembaga terkait ataupun oleh kepala daerah.

Dia memberi contoh, program Kartu Indonesia Pintar diakuinya tidak terlalu membantu menurunkan rasio anak putus sekolah. Begitupun pengalokasian dana desa perlu diperhatikan agar benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat miskin.

Alokasi anggaran kesehatan dalam APBN 2018 yang mencapai Rp111 triliun atau lima persen dari anggaran, diakui oleh Menteri Sri juga masih berdampak kecil dalam upaya penanggulangan stunting (kerdil) dan kematian ibu hamil dan bayi.

Padahal, anggaran kesehatan menurut dia selalu meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Selain itu, Menteri Sri mengakui pengelolaan anggaran di daerah masih sangat kurang efektif. Hal tersebut terlihat dari banyaknya kandidat calon kepala daerah saat ini yang terindikasi melakukan korupsi.

“Bahkan ada kasus kandidat yang pernah dipenjara tapi justru menang pilkada. Mendagri menyampaikan kabar yang mengejutkan ini ke saya,” aku Menteri Sri.

Terkait akuntabilitas pengelolaan anggaran, menurut dia memang harus diperhatikan dengan cermat. Dalam setiap uang rakyat yang dipakai, seharusnya bisa menghasilkan peningkatan kapasitas kesejahteraan yang lebih baik.

“Tapi kalau rakyat pilih koruptor yang pernah dipenjara jadi kepala daerah, ini harus dipikirkan apa yang salah,” tegas dia.

Kementerian Keuangan menurut dia saat ini sedang berpikir untuk memberikan insentif kepada kementerian dan lembaga agar kualitas belanja lebih baik dan efektif.