Muhammad Nazaruddin Latief
JAKARTA
International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) merilis data, saat ini dunia berada pada titik ketimpangan paling tinggi sepanjang masa.
Manager Program Infid, Khoirun Ni`mah mengatakan, hanya segelintir orang memiliki kekayaan hampir separuh penduduk dunia
Menurut Ni`mah, kondisi di Indonesia tidak jauh berbeda, selama lima tahun terakhir, kekayaan 1 persen penduduk Indonesia setara dengan 45 persen kekayaan nasional.
Sedangkan, prosentase kekayaan 50 persen penduduk, terus turun dibanding kekayaan nasional, mulai dari 3,8 persen menjadi 2,8 persen
“Pemerintah perlu melakukan upaya penurunan ketimpangan secara berkelanjutan, yaitu dengan memberikan akses atas pekerjaan yang layak, “ujarnya Selasa di Jakarta.
Menurut Ni`mah, ketimpangan juga kian melebar di antara kawasan-kawasan dunia. Laporan Creidit Suisse, menunjukan Amerika Utara dan Erpa dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit memiliki jumlah kekayaan yang lebih besar.
Sedangkan Afrika dan Amerika Latin merupakan dua kawasan dengan kekayaan paling rendah.
Jumlah angka pengangguran naik
Menurut Ni`mah, laporan dalam bidang ketenagakerjaan juga tidak positif. Pada 2017, pengangguran global meningkat 3,4 juta orang atau 5,7 persen pada 2016 menjadi 5,8 pada 2017.
Kenaikan pengangguran tertinggi terjadi pada negara-negara berkembang, dibanding negara maju.
“Kondisi ketenagakerjaan di negara emerging memburuk karena resesi ekonomi. Ini terjadi di Rusia dan Brazil,” ujar dia.
Menurut Ni`mah, di Indonesia juga mengalami tren peningkatan pengangguran, mencapai 0,3 point dari 2016 hingga 2018. Angka ini lebih tinggi dibanding Tiongkok yang hanya 0,1 point, sedangkan Australia, Jepang dan India malah mengalami penurunan pengangguran.
Menurut Ni`mah, menurunkan ketimpangan dan pengangguran secara berkelanjutan bukan pekerjaan mudah. Apalagi, dunia saat ini mengadapi perubahan corak produksi yang berbasis teknologi atau Revolusi Industri keempat.
Perubahan ini menghasilkan pekerjaan baru yang keterampilan dan keahlian.
Ada gap keahlian di Indonesia
Di Indonesia, perubahan ini berpotensi meningkatkan ketimpangan, terutama antara pekerja yang memiliki keahlian dengan yang tidak memiliki keahlian.
“Padahal 52% angkatan kerja yang ada saat ini berpendidikan SMP ke bawah,” tambahnya.
Program Manager Perkumpulan Prakarta, Maria Lauranti mengatakan, risetnya di berbagai kota di Indonesia menunjukan 54 persen anak muda di Indonesia merasa ilmu yang mereka peroleh di sekolah, perguruan tinggi, balai latihan kerja atau tempat magang tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.
“Kesempatan pendidikan vokasi masih mendapatkan alokasi rendah, misalnya pada 2017 hanya menganggarkan Rp2,5 triliun, padahal APBN untuk pendidikan Rp441 triliun,” ujar dia.
