Indonesia luncurkan buku putih integrasi teknologi digital

JAKARTA 

Indonesia meluncurkan buku putih berjudul Indonesia Digital for Future Economy and Inclusive Urban Transformation dalam upaya mendorong digitalisasi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan revolusi Industri 4.0 membawa beragam potensi bagi terakselerasinya pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif.

Indonesia menargetkan masuk jajaran 10 besar negara di dunia dengan perekonomian terbesar pada 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045.

Wahyu mengatakan penyusunan buku putih tersebut merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam sebuah sinergi yang diharapkan menjadi dasar dalam mengarahkan kebijakan pemerintah untuk mendorong pemerataan dan seluruh manfaat dalam pembangunan.

Buku ini juga merefleksikan potensi dan tantangan, status terkini serta usulan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan Indonesia Digital menuju suksesnya transformasi ekonomi bangsa dan inklusivitas urban di masa depan.

“Digitalisasi telah menimbulkan perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sejalan dengan perkembangan internet yang pesat,” ujar Wahyu di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang andal dengan kecepatan tinggi dibutuhkan untuk menghubungkan infrastruktur ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan kawasan pariwisata, serta UMKM.

Selain itu, dengan penggunaan TIK akan menimbulkan efisiensi tinggi dalam menghubungkan Sabang sampai Merauke.

“Apalagi salah satu proyek strategis nasional (PSN) yaitu Palapa Ring telah selesai pada tahun ini dengan metode KPBU. Dari 223 PSN, diperkirakan akan terselesaikan 91 proyek sampa akhir tahun ini, dan ditargetkan selesai hingga 141 PSN di tahun depan,” ungkap Wahyu.

Wahyu menambahkan buku putih ini diharapkan bisa memberikan gambaran awal kemampuan digital lintas sektor pemerintahan untuk aplikasi layanan publik utama seperti kependudukan, kesehatan, logistik dan perhubungan, manajemen risiko bencana, serta layanan finansial sejalan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru ke Provinsi Kalimantan Timur.

“Di samping itu, beberapa acuan standar pita lebar (Broadband Standard Recommendation), ketentuan/kebutuhan kinerja (performance requirements) untuk high data rate, dan strategi ITU 2020-2023 diharapkan dapat memberikan gambaran kebutuhan awal pemindahan IKN berbasis TIK,” imbuh dia.

Sementara itu, Asisten Deputi Telematika dan Utilitas Kemenko Perekonomian Eddy Satriya menambahkan arah kebijakan strategis yang disampaikan dalam buku putih tersebut menekankan pada pembangunan dan pemerataan infrastruktur digital untuk memacu tumbuhnya inovasi pada industri vertikal kreatif, serta pengembangan sumber daya di bidang TIK yang andal.

Eddy menjelaskan sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tengara, Indonesia diperkirakan akan menanggguk pemasukan dari ekonomi Internet hingga USD40 miliar di 2019, dengan rata-rata pertumbuhan diperkirakan mencapai 49 persen per tahunnya.

“Dengan jumlah pengguna Internet yang mencapai 171 juta jiwa di 2019 (Survei APJII Indonesian Internet 2019), Indonesia juga menjadi negara terdepan dalam hal penetrasi digital di kawasan ini,” kata dia.

Oleh karena itu, kebutuhan konektivitas teknologi broadband terkini seperti 5G, layanan wireless broadband di rumah-rumah dan UMKM, serta penggelaran fiber optik teknologi yang kokoh menjadi fondasi paling esensial dalam merancang pembangunan infrastruktur digital.

Dia mengatakan buku putih diharapkan dapat berkontribusi dalam mempercepat tersusunnya kebijakan dan regulasi yang efektif dan efisien seperti dalam menyiapkan penggantian Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah ketinggalan zaman.

Buku Putih ini berisikan 6 (enam) bab yang terdiri dari: (1) Pandangan Ekonomi Digital; (2) Pembangunan digitalisasi Indonesia; (3) Konektivitas, Infrastruktur ICT, dan Big Data; (4) Regulasi dan Ekosiste; (5) Pengembangan sektor digital; serta (6) Kesimpulan dan Rekomendasi.