Indonesia gunakan teknologi LAPAN untuk selesaikan masalah lahan

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Kementerian Koordinator Perekonomian menggunakan teknologi dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) untuk menyelesaikan berbagai masalah lahan dengan melakukan penginderaan jarak jauh.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono mengatakan kerja sama tersebut dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman yang berlangsung selama 5 tahun ke depan sejak penandatanganan pada hari ini, Selasa, di Jakarta.

“Kerja sama ini menjadi landasan untuk mendukung percepatan program prioritas nasional,” jelas Susiwijono.

Dia menjelaskan kebijakan strategis yang bisa terbantu dengan kerja sama ini antara lain percepatan kebijakan satu peta, moratorium sawit, penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, dan Online Single Submission (OSS).

Susiwijono mengatakan dengan kerja sama ini, pemerintah akan memanfaatkan data penginderaan jauh yang ada di LAPAN untuk dasar dan referensi di dalam perumusan kebijakan prioritas nasional kita.

“Pemanfaatan data dan teknologi LAPAN dapat mengatasi permasalahan lintas sektoral Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah,” ungkap dia.

Dia melanjutkan pada Kemenko Perekonomian terdapat 25 program prioritas yang sebagian besar membutuhkan dukungan data dan referensi dari bank data penginderaan jauh milik LAPAN.

Senada dengan Sesmenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo menyatakan pemanfaatan data penginderaan jauh seperti pada Kebijakan Satu Peta berguna untuk penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan dalam rangka pembangunan nasional dan daerah.

Menurut dia, pemerintah sudah melakukan inventarisasi tumpang tindih lahan di daerah. Sebagai contoh, di Kalimantan ada sekitar 19 persen lahan yang tumpang tindih sementara 13 persen dari luas wilayah Sumatera masih terjadi tumpang tindih lahan.

“Sekarang kita mencoba untuk memfokuskan tahap sinkronisasi supaya kita bisa mengurangi dan menyelesaikan masalah yang tumpang tindih,” urai Wahyu.

Wahyu menjelaskan saat ini peta yang dimiliki pemerintah memiliki skala 1:50.000. Sementara untuk bisa mempercepat penyelesaian masalah lahan dengan lebih akurat, perlu ada data dan peta dengan skala 1:5.000.

“Saya pikir teman-teman dari LAPAN dan Badan Informasi Geospasial (BIG) ini yang punya kemampuan untuk menyediakan peta dengan skala 1:5.000,” urai dia.

Dia berharap bisa memiliki peta dengan skala tersebut pada April atau Juni untuk menginventarisasi berbagai permasalahan lahan guna menyiapkan rekomendasi kebijakan berdasarkan peta dengan skala 1:5.000.

“Dengan begitu, hasil rekomendasi menjadi lebih akurat untuk memastikan apa yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan masalah itu,” lanjut Wahyu.