JAKARTA

Pemerintah menerima kunjungan dari delegasi United States-Association of South East Asian Nations Business Council (US-ABC) yang dipimpin Senior Vice President dan Regional Managing Director US-ABC Ambassador Michael W. Michalak guna membahas upaya peningkatan hubungan ekonomi kedua negara.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk saling bertukar pandangan mengenai cara-cara meningkatkan hubungan business to government (B2G) yang lebih positif, membuat lingkup aturan yang lebih kompetitif, dan membentuk ekosistem bisnis yang lebih berkualitas di Indonesia.

“Ini sejalan dengan visi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memperdalam perdagangan dan investasi antara Indonesia dan partner dagangnya, khususnya Amerika Serikat,” jelas Iskandar di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, AS merupakan mitra dagang ketiga terbesar untuk Indonesia setelah China dan Jepang.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan tahun 2018, nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan AS sebesar USD28,6 miliar, naik 10,42 persen dari jumlah USD25,9 miliar di 2017.

Sementara untuk investasi langsung (foreign direct investment/FDI) AS di Indonesia senilai USD1.217 juta untuk 572 proyek.

Iskandar menerangkan data tersebut tidak serta-merta merefleksikan potensi sesungguhnya dari kerja sama ekonomi kedua negara.

“Jadi, untuk memperluas kerja sama perdagangan, kita harus berfokus pada usaha kolaboratif untuk mencapai nilai perdagangan sebesar USD60 miliar dalam jangka waktu lima tahun ke depan, terutama dalam industri komplementer,” kata Iskandar.

Dia menjelaskan pemerintah memprioritaskan upaya peningkatan daya saing nasional melalui transformasi ekonomi dengan mengubah tatanan perekonomian Indonesia yang tadinya bergantung pada sumber daya alam (SDA) menjadi lebih memajukan industri manufaktur dan jasa.

“Untuk mencapai target tersebut, kami telah memetakan strategi dan langkah prioritas jangka pendek dan menengah dalam periode 2020-2025,” lanjut dia.

Lebih lanjut, Iskandar mengatakan kepada delegasi AS bahwa strategi jangka pendek pemerintah adalah dengan membuat 18 program prioritas yang akan diselesaikan dalam enam bulan ke depan, antara lain kartu pra kerja, omnibus law, pengembangan industri petrokimia, dan percepatan settlement negosiasi perdagangan.

Sedangkan untuk jangka menengah selama 5 tahun ke depan, Kemenko Perekonomian telah mendesain 38 program strategis seperti implementasi program mandatori B30, akselerasi ekspor dan industrialisasi, perbaikan sistem logistik nasional, penyelesaian sengketa perdagangan bilateral dan multilateral, serta perbaikan iklim dan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha baik bagi investor lokal maupun asing.

Dia mengatakan Presiden Jokowi secara khusus menginstruksikan kepada Menko Perekonomian untuk fokus dalam meningkatkan ekspor dan investasi yang diimplementasikan melalui tiga strategi utama.

Strategi pertama adalah dengan meluaskan pasar ekspor melalui perjanjian perdagangan dengan mitra dagang seperti Eropa, Afrika, ASEAN dan enam negara lainnya yakni China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan Selandia Baru.

Kedua, dengan mengeliminasi regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi melalui Omnibus Law, guna meningkatkan iklim investasi dan daya saing Indonesia.

“Inti dari Omnibus Law adalah mengubah mekanisme perizinan bisnis dari Licensed Based Approach menjadi Risk-Based Approach (RBA), sehingga calon investor dapat lebih cepat dalam mendapatkan izin bisnisnya,” imbuh Iskandar.

Kemudian strategi ketiga adalah dengan mendukung perekonomian melalui reformasi struktural karena Indonesia sedang berada di tengah-tengah disrupsi teknologi global dan dan revolusi industri 4.0.

Dia menambahkan pemerintah juga berusaha menciptakan regulasi yang akan menjamin terbentuknya sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

“Kami akan memastikan bahwa para pekerja dapat meningkatkan keahlian selama masa kerjanya sehingga dapat selalu memperoleh pekerjaan yang bagus,” ungkap dia.

Menurut Iskandar, situasi dan kondisi perekonomian Indonesia dan AS dapat saling melengkapi yang didukung pula oleh volume perdagangan dan investasi yang tinggi antara kedua negara, di samping potensi kerja sama lain yang masih bisa dimaksimalkan.