Trump tarik AS dari perjanjian nuklir Iran

Michael Hernandez

WASHINGTON

Meski banyak tekanan dari sekutu-sekutu dekat Amerika Serikat di Eropa, Kamis, Presiden Donald Trump mengumumkan untuk menarik partisipasi AS dari perjanjian nuklir yang ditandatangani oleh negara-negara terkuat dunia dengan Iran pada 2015.

Trump memilih untuk tak memperpanjang pembebasan sanksi pada Iran sebelum tenggat waktu pada 12 Mei, dan berjanji akan memberlakukan kembali penalti ekonomi dari AS terkait senjata nuklir.

"Kami akan menerapkan sanksi ekonomi tertinggi," ujar Trump saat mengumumkan keputusannya dari Gedung Putih, sembari memperingatkan Teheran jika mereka "meneruskan ambisi nuklirnya, mereka akan mendapat masalah yang lebih besar dari sebelumnya."

Trump juga mengatakan perjanjian "buruk yang berat sebelah" ini seharusnya tak pernah disepakati, menggarisbawahi bahwa perjanjian itu "dinegosiasikan dengan sangat lemah sehingga jika Iran menuruti semua isinya, rezim masih bisa melakukan kemajuan dalam hal nuklir dalam waktu singkat."

Sanksi-sanksi itu akan berlaku kembali dalam kurun waktu 90 hari dan "periode wind-down" selama 180 hari, ujar Departemen Keuangan melalui pernyataan tertulis. Masih tidak jelas sanksi yang mana yang menuruti kerangka waktu tersebut, namun baru-baru ini penasihat nasional Trump yang baru ditunjuk, John Bolton, memperingatkan perusahaan-perusahaan AS agar tak terlibat transaksi bisnis dengan Iran.

Selanjutnya, dia juga membuka pintu penerapan sanksi-sanksi baru "jika ada informasi baru yang muncul".

Mengikuti pengumuman Trump, Presiden Iran Hassan Rouhani mengindikasikan jika Iran akan tetap berada di dalam perjanjian.

- 'Kesalahan serius'

Keputusan itu menjadi pukulan besar bagi perjanjian non-proliferasi yang merupakan salah satu prestasi terpenting mantan Presiden Barack Obama, serta para pemimpin Eropa yang telah meminta Trump untuk tak keluar.

Dalam pernyataan resmi yang jarang dibuat, Obama mengecam pengumuman Trump dan menyebutnya "kesalahan serius".

"Tanpa JCPOA, Amerika Serikat pada akhirnya akan ditinggalkan dengan pilihan buruk, Iran yang memiliki persenjataan nuklir atau perang di Timur Tengah," ucap dia, merujuk pada perjanjian yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

"Kita telah lebih aman dalam tahun-tahun melaksanakan JCPOA, berkat kerja para diplomat, banyak anggota Kongres, dan sekutu-sekutu kami."

Perjanjian nuklir yang ditandatangani pada 2015 ini mengatur pembatasan pada program nuklir Iran dengan imbalan miliaran dolar yang didapat dari dilepaskannya sanksi-sanksi internasional, tapi sejak pertama kali berkampanye untuk menjadi presiden AS, Trump secara konsisten menyebut perjanjian ini sebagai "kesepakatan terburuk" yang pernah dia lihat.

Seluruh partner negosiasi AS -- Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Tiongkok dan Uni Eropa -- setuju untuk tetap menjaga JCPOA adalah cara terbaik untuk menghambat program nuklir Iran.

Trump, hingga akhir-akhir ini, sudah dinasihati untuk tak mengingkari perjanjian nuklir ini oleh beberapa penasihat terdekatnya, yang kini semua telah digantikan oleh orang-orang yang menurut analis lebih menyukai pendekatan militer, terutama jika berhubungan dengan Iran, termasuk Bolton dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo.

Trump berkata AS akan "bekerja bersama sekutu-sekutu kami untuk menemukan solusi yang benar, komprehensif, dan selamanya terhadap ancaman nuklir Iran", namun seperti apa detail dari usaha ini masih tak jelas.

Trump sendiri mengakui sulitnya menegosiasikan perjanjian baru dengan Iran.

"Para pemimpin Iran akan berkata mereka menolak menegosiasikan perjanjian baru; mereka menolak. Dan itu tidak mengapa. Saya mungkin akan menjawab sama jika saya berada di posisi mereka," ujar dia, lalu mengatakan "faktanya mereka akan mau membuat perjanjian yang baru dan bertahan lama".

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas pengumuman Trump, menyebut JCPOA sebagai "pencapaian besar dalam diplomasi dan non-proliferasi nuklir" yang telah memberi keuntungan untuk kawasan dan komunitas internasional.

"Sangat penting semua kekhawatiran mengenai implementasi rencana ini dilakukan berdasar mekanisme yang sudah disepakati di JCPOA," ujar dia melalui pernyataan tertulis.