Emre Gurkan Abay
15 Januari 2018•Update: 15 Januari 2018
Emre Gurkan Abay
MOSKOW
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan bahwa upaya Amerika Serikat (AS) membentuk tentara yang sebagian besar terdiri dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) -kelompok yang didukung AS dan sebagian besarnya dikendalikan dan diawaki organisasi teroris PKK/PYD di Suriah- menimbulkan kekhawatiran.
“Kami berpikir bahwa keputusan sepihak yang menyerupai ultimatum ini dapat merusak integritas teritorial Suriah,” kata Lavrov menanggapi rencana Amerika Serikat membentuk “Pasukan Kemanan Perbatasan” di Suriah dalam sebuah konferensi pers di Moskow pada Senin.
Lavrov menilai keputusan yang diumumkan Amerika Serikat terkait pembentukan pasukan perbatasan di Suriah berarti mengisolasi sebuah wilayah besar di perbatasan Iran dan Rusia.
“Masalah serius ini menimbulkan kekhawatiran terkait langkah yang akan diambil untuk daerah-daerah ini,” kata Lavrov.
“Seperti rekan Turki dan Iran, kami juga mengharapkan pernyataan AS mengenai hal ini. Kami pikir keputusan ini bisa membahayakan integritas teritorial Suriah," tambah dia.
Sergey Lavrov juga mengatakan, masalah ini dapat berdampak pada hubungan Turki dengan Kurdi.
“Proyek sepihak AS yang menyerupai ultimatum terkait pembentukan tentara di Suriah dapat menimbulkan masalah dalam hubungan Turki dan orang Kurdi, dan tidak membantu meredakan situasi di Afrin. Tujuan kami di Afrin adalah mengupayakan gencatan senjata sepenuhnya,” ujar dia.
Juru Bicara Koalisi melawan Daesh yang dipimpin Amerika Serikat (AS) Ryan Dillon sebelumnya menyatakan akan membentuk pasukan keamanan perbatasan baru berkekuatan 30 ribu orang di Suriah dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF).
“Koalisi bekerja sama dengan SDF untuk mendirikan dan melatih Pasukan Keamanan Perbatasan Suriah yang baru,” kata Dillon dalam sebuah pernyataan tertulis kepada Anadolu Agency.
Menyusul pernyataan tersebut, Juru Bicara Kepresidenan Turki Ibrahim Kalin menyatakan bahwa Turki akan terus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin keamanan sesuai dengan kepentingan nasional.
"Dalam konteks ini, Turki berhak untuk menargetkan organisasi teror dengan cara apapun, kapanpun, dan di manapun," kata Kalin.
