Rusia Batasi Pengaruh Hukum Internasional Lewat Undang-Undang Baru

MOSKOW

Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani sejumlah undang-undang baru yang melarang pemberlakuan putusan pengadilan asing di Rusia serta memperluas kewenangan pengadilan militer, termasuk terhadap personel militer asing dan tanpa kewarganegaraan.

Penandatanganan tersebut merupakan bagian dari paket lebih dari selusin undang-undang yang disahkan pada Senin (29/12), banyak di antaranya berkaitan dengan hubungan internasional dan konflik Ukraina. Seluruh aturan itu dipublikasikan melalui portal resmi pemerintah Rusia.

Salah satu amendemen terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Federasi Rusia secara tegas melarang pelaksanaan putusan pengadilan pidana asing maupun keputusan lembaga peradilan internasional, kecuali jika didasarkan pada perjanjian internasional yang diakui Rusia atau resolusi Dewan Keamanan PBB yang bersifat mengikat.

Dalam undang-undang terpisah, Putin juga memperluas kewenangan pengadilan militer untuk mengadili prajurit tanpa kewarganegaraan dan warga negara asing. Pengadilan militer kini berwenang menangani kejahatan yang dilakukan selama dinas militer, pelatihan, atau keterlibatan dalam formasi sukarelawan. Kebijakan ini sejalan dengan aturan sebelumnya yang memungkinkan individu tanpa kewarganegaraan untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia.

Selain itu, Putin menyetujui undang-undang yang meratifikasi perjanjian ekstradisi antara Rusia dan Mozambik, serta perjanjian dasar hubungan bilateral dengan Mali.

Di bidang ekonomi, presiden Rusia juga meratifikasi perjanjian perdagangan sementara antara Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya dengan Mongolia. Kesepakatan tersebut mengatur liberalisasi perdagangan sejumlah komoditas, dengan nilai perdagangan tahunan diperkirakan mencapai 2,3 miliar dolar AS.

Putin turut menandatangani undang-undang yang menetapkan 19 April sebagai hari peringatan nasional baru, yakni Hari Peringatan Korban Genosida Rakyat Soviet. Selain itu, disahkan pula aturan yang memformalkan penggunaan simbol salib pada lambang negara Rusia, yang disebut mencerminkan identitas Ortodoks Kristen sebagai keyakinan mayoritas penduduk Rusia.