BRUSSELS

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengkritik keputusan Amerika Serikat (AS) yang tidak memberikan visa kepada pejabat Palestina menjelang pertemuan tingkat tinggi PBB yang membahas konflik Israel-Palestina, dan Macron menyebut langkah tersebut "tidak dapat diterima."

"Keputusan Amerika untuk tidak memberikan visa kepada pejabat Palestina tidak dapat diterima. Kami menyerukan agar tindakan ini dibatalkan dan perwakilan Palestina dijamin sesuai dengan Perjanjian Negara Tuan Rumah," ujar Macron pada Selasa di platform perusahaan media sosial AS, X.

Macron mengatakan dia telah berbicara dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, yang akan bersamanya menjadi ketua bersama Konferensi tentang Solusi Dua Negara di New York pada 22 September.

"Tujuan kami jelas: menggalang dukungan internasional seluas-luasnya bagi Solusi Dua Negara—satu-satunya cara untuk memenuhi aspirasi sah baik warga Israel maupun Palestina," tambah dia.

Pemimpin Prancis itu menekankan bahwa mencapai perdamaian akan memerlukan gencatan senjata permanen, pembebasan semua sandera, pengiriman bantuan kemanusiaan skala besar ke Gaza, dan pengerahan misi stabilisasi di daerah kantong tersebut.

Dia juga menggarisbawahi perlunya memastikan bahwa kelompok Palestina Hamas dilucuti dan dikeluarkan dari pemerintahan di Gaza saat Otoritas Palestina direformasi dan diperkuat.

"Tidak ada upaya ofensif, aneksasi, atau pemindahan paksa penduduk yang akan menggagalkan momentum yang telah kita ciptakan bersama Putra Mahkota—momentum yang telah diikuti oleh banyak mitra," ujar dia.

Konferensi tersebut, menurut Macron, bertujuan untuk menjadi "titik balik yang menentukan" bagi perdamaian dan keamanan di kawasan.

Minggu lalu, Washington mencabut visa bagi pejabat senior Palestina, termasuk Presiden Mahmoud Abbas, langkah AS itu mencegah mereka bepergian ke New York untuk menghadiri rapat PBB pada saat beberapa negara Eropa sedang bersiap untuk mengakui Negara Palestina.

Israel telah membunuh lebih dari 63.500 warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023. Kampanye militer telah menghancurkan wilayah kantong tersebut, yang sedang menghadapi kelaparan.

Pada November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.