Ekip
11 Juni 2021•Update: 11 Juni 2021
Shweta Desai
PARIS
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan pada hari Kamis bahwa Prancis akan mengakhiri operasi militer andalannya Operasi Barkhane di Sahel, Afrika, dan membentuk aliansi “anti-terorisme” internasional untuk memerangi kelompok-kelompok ekstremis.
“Kami akan memiliki transformasi mendalam dari kehadiran militer kami di Sahel… Saya akan memulai transformasi ini dalam beberapa hari mendatang… pada akhir Juni,” kata Emmanuel Macron dalam konferensi pers untuk berbagi prioritas internasional Prancis menjelang KTT G7 di Inggris dan KTT NATO di Brussel.
Dia menambahkan perubahan model untuk mendukung transisi dalam kerangka kerja baru dengan pembentukan aliansi internasional di kawasan yang akan “melakukan intervensi secara ketat terhadap terorisme.”
Pangkalan tentara Prancis akan ditutup sebagai bagian dari transformasi.
“Perang melawan terorisme akan dilakukan dengan pasukan khusus bagian dari operasi Takuba dengan komponen Prancis yang kuat – dengan beberapa ratus tentara lagi – dan pasukan Afrika, Eropa, dan internasional,” katanya.
Pasukan gabungan khusus Takuba yang diluncurkan tahun lalu melibatkan beberapa pasukan Eropa termasuk dari Estonia, Republik Ceko, Swedia, Italia, Denmark, Portugal, dan Belanda untuk memberi nasihat, membantu dan menemani pasukan negara Mali dan G5.
Diperkirakan kekuatan 2.000 tentara Eropa dan 500 tentara Prancis akan bekerja sama dengan negara-negara G5 dalam jangka panjang.
Pernyataan Macron muncul seminggu setelah Prancis menangguhkan sementara operasi militer gabungan dengan tentara Mali menyusul kudeta pada Mei lalu sebagai "tindakan pencegahan dan sementara."
Presiden Prancis menyebut kudeta itu “tidak dapat diterima” dan mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap para pelakunya.
Operasi militer Barkhane diluncurkan pada tahun 2014 terhadap kelompok bersenjata ekstremis dan melatih serta mendukung pasukan militer negara-negara G5. Sekitar 5.100 personel militer Prancis dikerahkan di wilayah Sahel sebagai bagian dari operasi tersebut.
Prancis telah menghadapi kritik dari oposisi serta kelompok tertentu di Mali tentang kegunaan Operasi Barkhane. Kredibilitas kehadiran militer Prancis semakin menjadi sorotan setelah misi PBB di Mali menyatakan bahwa serangan udara pada Januari oleh tentara Prancis menewaskan banyak warga sipil di antara tersangka anggota kelompok teroris yang tidak bersenjata; klaim yang ditolak oleh Prancis.
Militer Prancis juga secara teratur menjadi sasaran kelompok-kelompok ekstremis. Sedikitnya lima tentara Prancis tewas dalam tiga serangan berturut-turut pada bulan Desember dan Januari lalu.
Menteri Pertahanan Florence Parly pada bulan Januari mengisyaratkan perubahan dalam strategi militer dengan pengurangan kehadiran pasukan di bawah operasi Barkhane, menyusul keberhasilan militer yang signifikan pada tahun 2020 melawan al-Qaeda dan Daesh/ISIS.
Kemudian pada KTT N'Djamena dengan para pemimpin negara-negara G5 di Chad, Macron juga mengumumkan perubahan signifikan yang akan dilakukan pada sistem militer di Sahel, tetapi berjanji untuk melanjutkan keterlibatan militer Prancis saat ini untuk membantu "memenggal" kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan al -Qaida.
Prancis terlibat dalam berbagai keterlibatan keamanan di Mali dengan operasi militer langsung serta kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas pasukan keamanan Mali. Tujuannya untuk mencegah wilayah Sahel dari “menjadi sarang ketidakstabilan jangka panjang bagi kelompok teroris dan berbagai bentuk perdagangan narkoba, senjata atau manusia, atau penyelundupan migran, yang juga dapat mengancam keamanannya sendiri.”
