25 September 2017•Update: 26 September 2017
Haydar Hadi
BAGHDAD
Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi mengatakan bahwa negaranya "menolak pembentukan sebuah negara rasis di Irak", Minggu.
"Irak tengah menghadapi perpecahan etnis dan sektarian. Kami menolak pembentukan negara rasis di Irak," kata Abadi dalam pidato yang ditayangkan di televisi.
"Kami tidak akan mengakui hasil referendum. Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi persatuan Irak dan keamanan warganya," tambah Abadi.
PM Irak ini juga menuduh Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) merebut 900.000 barel minyak per harinya.
"Mengapa mereka tidak bisa membayar upah pegawai sipil mereka? Padahal pemerintah pusat di Baghdad tidak pernah berhenti memberi upah atau memotong upah meskipun kesulitan dana dan dilanda perang," tegasnya.
Sebelumnya, Baghdad, Turki, Iran, Amerika Serikat, dan PBB telah menentang pelaksanaan referendum, karena dianggap dapat mengganggu perang melawan Daesh dan menyebabkan destabilisasi di wilayah tersebut.
Pemerintah pusat Irak bahkan mengeluarkan ancaman intervensi jika referendum tersebut berakhir rusuh.
Pimpinan Pemerintah Regional Kurdistan Masoud Barzani, mengatakan, hasil suara "setuju" tak berarti pemerintahan regional Kurdistan mendeklarasikan kemerdekaan, namun merupakan jalan untuk membuka perundingan lebih lanjut dengan Baghdad.
