Partai Ennahda tegaskan Tunisia tak akan kembali ke kediktatoran

LONDON

Partai Ennahda Tunisia pada Selasa mengecam langkah Presiden Kais Saied untuk menangguhkan parlemen dan membubarkan pemerintah yang dianggap sebagai upaya kudeta terhadap demokrasi.

Partai Islamis moderat Tunisia itu mengatakan negaranya "tidak akan menerima kembalinya kediktatoran."

Yusra Ghannouchi, juru bicara internasional untuk partai serta putri Ketua Parlemen Tunisia Rached Ghannouchi, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa dia adalah salah satu dari rakyat yang meninggalkan negara itu dan tinggal di Inggris selama 20 tahun hingga revolusi Tunisia 2010-2011 membawa “kebebasan dan harapan."

“Tunisia telah mengalami krisis politik dengan kurangnya kerjasama antara berbagai lembaga, kepresidenan, pemerintah, dan parlemen dengan penolakan presiden untuk menyetujui perombakan menteri dan undang-undang baru untuk mendirikan Mahkamah Konstitusi,” ujar Ghannouchi.

“Ada ketidakpuasan dengan krisis ini,” dia mengakui, tetapi Ghannouchi menambahkan, “Tidak ada pembenaran untuk mengeksploitasi ini untuk sepenuhnya menangguhkan proses demokrasi.”

Juru bicara internasional Ennahda Ghannouchi mengatakan rakyat Tunisia telah menolak “pengumuman di luar konstitusi” minggu ini, yang merupakan upaya untuk “menangguhkan transisi demokrasi.”

“Tentu saja ada banyak pihak di dalam dan di luar negeri yang mendambakan kembalinya era pra-revolusi kediktatoran dan otoritarianisme dan mencoba mengganggu parlemen, mengganggu proses demokrasi di Tunisia," urai Gannouchi.

“Bagaimanapun, kami yakin bahwa mayoritas partai politik dan kelompok masyarakat sipil di Tunisia berkomitmen untuk melestarikan demokrasi mereka dan melestarikan hak dan kebebasan yang diperoleh dengan susah payah,” tambah dia.

- Tunisia tolak kediktatoran

Menggambarkan pengumuman Saied sebagai keputusan “ilegal” dan “tidak konstitusional,” Ghannouchi menyebutnya sebagai “upaya kudeta terhadap demokrasi Tunisia.”

“Ini adalah bahaya yang sangat besar bagi demokrasi Tunisia, bagi stabilitas dan keamanan Tunisia,” imbuh dia.

“Kudeta hanya akan memperburuk krisis politik dan ekonomi dan sosial Tunisia,” tekan dia.

“Jadi kami terus meminta presiden untuk membalikkan pengumuman ini dan memulihkan demokrasi, dan tidak ada cara lain selain menggunakan dialog dan proses demokrasi untuk keluar dari krisis ini,” kata Ghannouchi menekankan bahwa Saied harus memulihkan demokrasi.

Dia menekankan bahwa rakyat Tunisia telah menderita selama beberapa dekade kepemimpinan diktator satu orang, dan rakyat Tunisia bangkit melawannya pada 2010-2011.

“Dan mereka membuat pengorbanan besar dari generasi ke generasi sebelum revolusi dan setelah revolusi untuk membangun pemerintahan demokratis berdasarkan kehendak rakyat yang menghormati kebebasan rakyat dan hak asasi manusia,” tukas dia.