Fatma Zehra Solmaz
11 Agustus 2026•Update: 11 Agustus 2026
Sidang Umum parlemen Turkiye pada Senin mulai membahas Rancangan Undang-Undang Solidaritas Nasional yang disiapkan sebagai bagian dari inisiatif Turkiye Tanpa Teror.
Dalam pembahasan RUU tersebut, Ketua Partai Saadet Mahmut Arikan mengatakan parlemen sedang membahas undang-undang yang berkaitan dengan masa lalu sekaligus masa depan Turkiye.
Arikan menekankan bahwa berbagai upaya penting telah dilakukan untuk menyelesaikan persoalan terorisme di negara tersebut, seraya menambahkan bahwa partainya telah secara terbuka menyampaikan kekhawatiran dan harapannya terkait proses Turkiye Tanpa Teror.
Ia menegaskan bahwa solusi yang permanen bergantung pada pembangunan keadilan, supremasi hukum, kohesi sosial, dan persaudaraan secara bersama-sama.
Ketua Fraksi Partai Jalan Baru Mehmet Emin Ekmen mengatakan pandangan dan usulan dari pihak oposisi harus dipertimbangkan sebagaimana mestinya.
Ekmen mengatakan Presiden Recep Tayyip Erdogan telah memainkan peran yang jelas dan positif dalam mengelola proses tersebut dan membawanya hingga ke tahap saat ini. Ia juga berterima kasih kepada Ketua Partai Gerakan Nasionalis (MHP) Devlet Bahceli atas sikapnya selama proses Turkiye Tanpa Teror.
RUU tersebut mengatur prosedur penghentian penyelidikan, penuntutan, pelaksanaan hukuman, dan proses hukum terkait setelah pihak berwenang menetapkan bahwa PKK/KCK dan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengannya telah mengakhiri aktivitas serta menyerahkan senjata mereka.
RUU itu mencakup pelanggaran seperti keanggotaan dalam organisasi, membantu atau mempromosikan organisasi tersebut, serta kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari aktivitasnya dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dilakukan untuk kepentingan organisasi tersebut.
