Muhammad Nazarudin Latief
28 Februari 2020•Update: 02 Maret 2020
JAKARTA
Pemerintah Maladewa memutuskan menjadi salah satu penggugat dalam kasus dugaan genosida yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya di Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) di bawah PBB.
Kementerian Luar Negeri Maladewa mengatakan keputusan ini konsisten dengan tuntutan mereka agar ada pertanggungjawaban atas kekejaman terhadap para pengungsi Rohingya di Rakhine Utara, Myanmar.
"Ada alasan kuat untuk campur tangan dalam kasus yang diajukan oleh Gambia," ujar kementerian tersebut, dikutip dari Myanmar Times.
Maladewa menunjuk pengacara hak asasi manusia Amal Clooney, istri aktor George Clooney, untuk mewakili Maladewa di International Court of Justice (ICJ), PBB.
Amal Clooney mengatakan bahwa: "Pertanggungjawaban untuk genosida di Myanmar sudah lama tertunda dan saya berharap untuk bekerja pada upaya penting ini untuk mencari solusi hukum bagi para korban [Muslim Rakhine] yang selamat."
Pada Januari, ICJ dengan suara bulat memutuskan di Den Haag untuk memberlakukan tindakan sementara terhadap Myanmar, termasuk memerintahkan Myanmar mencegah tindakan genosida dan menyerahkan laporan ke pengadilan pada Mei.
Putusan membantah Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi yang mengklaim bahwa tuduhan genosida dan mengklaim bukti yang dikumpulkan oleh PBB sebagai "narasi tidak berdasar" di depan panel hakim Desember lalu.
Abdulla Shahid, menteri luar negeri Maladewa, mengatakan dia menyambut baik keputusan ICJ baru-baru ini dan berterima kasih kepada Gambia karena telah mengambil inisiatif atas masalah ini pada Sesi ke-43 Dewan Hak Asasi Manusia yang berlangsung minggu ini dalam sebuah pernyataan resmi.
"Maladewa akan terus mengadvokasi dengan alasan kemanusiaan untuk membawa para pelaku genosida ke pengadilan dan menyerukan agar para pengungsi Muslim kembali ke rumah mereka tanpa hambatan dan aman," kata kementerian luar negeri Maladewa dalam pernyataan online.
Clooney sebelumnya mewakili mantan presiden Maladewa Mohamed Nasheed yang menghasilkan keputusan PBB bahwa penahanannya merupakan pelanggaran hukum internasional.
Dia juga mewakili wartawan Myanmar, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, yang dihukum karena hukum era kolonial. Kedua jurnalis itu dibebaskan tahun lalu setelah menghabiskan hampir dua tahun di penjara.
