Macron: 'Islam politik' ingin pisahkan diri dari Prancis

Yusuf Ozcan

PARIS 

Presiden Prancis Emmanuel Macron berjanji untuk menentang 'Islam politik', yang menurut dia adalah sebuah ancaman dan menginginkan suksesi dari republik itu.

Macron membuat pernyataan selama konferensi pers di Istana Elysee pada Kamis untuk mengungkap respons kebijakannya terhadap protes Rompi Kuning, menyusul debat nasional selama tiga bulan.

"Islam Politik ingin memisahkan diri dari republik kita," ujar dia, meminta pemerintah untuk menentangnya dengan keras.

"Kami berbicara tentang orang-orang yang, atas nama agama, mengejar proyek politik," tambah Macron.

Presiden mengatakan kontrol dana dari luar negeri ke beberapa organisasi juga harus diperketat.

Dia juga menekankan bahwa undang-undang sekularisme Prancis 1905 telah berlaku efektif dan harus terus diimplementasikan.

“Kita tidak boleh menyembunyikan diri ketika berbicara tentang sekularisme. Kami tidak benar-benar berbicara tentang sekularisme. Kami berbicara tentang komunitarianisme yang telah menetap di lingkungan tertentu di republik ini,” kata Macron, merujuk pada komunitas Muslim di Prancis.

Sejak November lalu, ribuan demonstran yang mengenakan rompi kuning cerah berkumpul di kota-kota besar Prancis, termasuk Paris, untuk memprotes kebijakan Macron tentang kenaikan pajak bahan bakar yang kontroversial dan memburuknya situasi ekonomi negara.

Di bawah tekanan, Macron akhirnya mengumumkan kenaikan upah minimum dan membatalkan kenaikan pajak.

Sejak saat itu, aksi protes tumbuh menjadi gerakan yang lebih luas yang bertujuan mengatasi ketimpangan pendapatan dan mengajak warga memberikan suara yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan pemerintah.

Setidaknya 11 orang tewas, sekitar 8.400 ditahan dan lebih dari 2.000 lainnya terluka dalam protes tersebut, sementara hampir 1.800 orang dijatuhi hukuman penjara.