Rhany Chairunissa Rufinaldo
30 Januari 2019•Update: 30 Januari 2019
Riyaz ul Khaliq
ANKARA
Pyongyang meminta pembebasan dari sanksi-sanksi PBB untuk meningkatkan kepercayaan menjelang KTT kedua antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.
Tahun lalu, Trump dan Kim memecahkan kebuntuan selama bertahun-tahun setelah mengadakan KTT bersejarah di Singapura dengan tujuan untuk mendenuklirisasi semenanjung Korea dan Pyongyang mengharapkan pembebasan dari sanksi keras yang melarang investasi asing di negara itu.
Kantor berita Yonhap mengutip surat kabar utama Pyongyang yang mengatakan bahwa pemerintahan Kim telah meminta pembebasan dari sanksi.
“Hubungan bilateral tidak dapat membaik tanpa upaya membangun kepercayaan. Peningkatan dalam hubungan dan sanksi tidak bisa berjalan berdampingan,” tulis Rodong Sinmun pada Rabu.
PBB memberlakukan sanksi keras terhadap Pyongyang pada 2006 setelah negara itu mengadakan uji coba nuklir pertamanya.
Menariknya, PBB pekan lalu mengizinkan Seoul untuk melakukan proyek penggalian bersama dengan Pyongyang.
Perkembangan ini dilihat sebagai konsesi kepada Korea Utara karena menghentikan proyek nuklirnya setelah KTT tahun lalu.
"Jika dasar peningkatan hubungan adalah rasa hormat dan kepercayaan, maka dapat dikatakan bahwa dasar sanksi adalah permusuhan dan konfrontasi," kata surat kabar Korea Utara itu.
Pada 18 Januari, Kim Yong Chol, perwakilan Kim Jong-un, memimpin delegasi Korea Utara ke Washington, di mana dia bertemu Trump dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo.
Keduanya sepakat untuk mengadakan KTT kedua, tetapi tanggal dan tempatnya belum diumumkan.
