HAMILTON, Kanada

Kanada pada Rabu mengumumkan akan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat pada September di tengah situasi kemanusiaan yang "tidak dapat ditoleransi" di Jalur Gaza.

"Kanada bermaksud mengakui negara Palestina pada sidang ke-80 Majelis Umum PBB pada September 2025," ujar Perdana Menteri Mark Carney dalam konferensi pers di Ottawa setelah memimpin rapat virtual dengan Kabinetnya.

"Kanada telah lama berkomitmen pada solusi dua negara, sebuah negara Palestina yang merdeka, layak, dan berdaulat yang hidup berdampingan dengan Negara Israel dalam damai dan aman," ungkap dia.

Carney berjanji bahwa "Kanada akan meningkatkan upayanya dalam mendukung pemerintahan demokratis yang kuat di Palestina dan kontribusi rakyatnya untuk masa depan yang lebih damai dan penuh harapan."

"Setiap jalan menuju perdamaian abadi bagi Israel juga membutuhkan negara Palestina yang layak dan stabil," kata Carney.

Carney juga menekankan bahwa "tingkat penderitaan manusia di Gaza tidak dapat ditoleransi, dan semakin memburuk dengan cepat."

"Kanada mengutuk fakta bahwa pemerintah Israel membiarkan situasi memburuk di Gaza," tambah dia.

Dia mencatat bahwa "prospek solusi dua negara telah terkikis secara bertahap dan parah" akibat percepatan pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki, serta kekerasan pemukim ilegal Israel dan langkah-langkah legislatif seperti pemungutan suara Knesset baru-baru ini yang menyerukan aneksasi Tepi Barat yang diduduki.

Dia menegaskan bahwa kelompok Palestina Hamas tidak boleh "berperan dalam negara masa depan" dan juga menekankan pentingnya negara Palestina yang didemiliterisasi dan berkomitmen untuk hidup damai berdampingan dengan Israel.

"Dalam beberapa hari mendatang, kami akan mengintensifkan upaya kami dengan mitra internasional untuk mengembangkan rencana perdamaian yang kredibel," ujar Carney, menjelaskan bahwa rencana tersebut akan mencakup kerangka tata kelola dan keamanan untuk Palestina serta memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Dia mengatakan hal ini bertujuan untuk mendukung "masa depan yang menghormati martabat, keamanan, dan aspirasi semua warga Palestina dan Israel."

Ketika ditanya bagaimana pengakuan akan berkontribusi pada perdamaian, Carney mengatakan hal itu memperkuat prinsip-prinsip utama, termasuk pengembalian sandera dan demiliterisasi negara masa depan.

"Kami adalah bagian dari proses yang berupaya mencapai perdamaian, yang memiliki kekuatan dalam cakupan dan jumlah," ujarnya, seraya mencatat keterlibatan Arab Saudi, Qatar, dan Mesir.

Menekankan bahwa keputusan Kanada didasarkan pada prinsip penentuan nasib sendiri dan datang di saat yang mendesak, ia menambahkan: "Prospek berdirinya negara Palestina benar-benar surut di depan mata kita."

Carney juga mengumumkan undang-undang mendatang yang akan menjadikannya pelanggaran pidana untuk secara sengaja menghalangi akses ke tempat ibadah, sekolah atau pusat komunitas.

"Keamanan dasar adalah hak yang tidak dapat dicabut dari setiap manusia," tambah dia.

"Solusi dua negara yang didukung Kanada dibangun atas janji bahwa warga Israel dan Palestina akan hidup berdampingan secara damai dan aman," tukas dia.