Muhammad Abdullah Azzam
02 Februari 2021•Update: 02 Februari 2021
Ayhan Şimşek
BERLIN
Jerman mengecam keras kudeta militer di Myanmar dan menyerukan pembebasan segera para pemimpin negara yang dipilih secara demokratis.
"kami mengutuk, dalam istilah sekuat mungkin, perebutan kekuasaan di Myanmar oleh militer dan tindakan penangkapan yang menyertainya," kata Menteri Luar Negeri Heiko Maas dalam sebuah pernyataan pada Senin.
"Kami menyerukan kepada militer untuk segera membebaskan anggota pejabat pemerintah dan parlemen yang ditangkap, termasuk Presiden Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, mencabut keadaan darurat serta membiarkan lembaga konstitusional yang dilegitimasi berfungsi secara demokratis," tambah dia.
Maas mengingatkan bahwa intervensi militer telah membahayakan upaya pencapaian Myanmar menuju demokrasi.
“Jerman, bersama dengan mitra Uni Eropa lainnya, menegaskan kembali dukungannya untuk proses demokratisasi di Myanmar dan upaya pemerintah sipil untuk mempromosikan perdamaian, hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi di Myanmar,” tutur dia.
"Saya berharap para pemimpin militer Burma menghormati keinginan demokratis rakyat mereka dan mengakui hasil pemilu pada 8 November 2020," tegas dia.
Kudeta di Myanmar
Militer Myanmar pada Senin mengumumkan bahwa mereka telah merebut kekuasaan dan akan memerintah negara itu setidaknya selama satu tahun.
Militer mengumumkan keadaan darurat, menahan Myint, serta Suu Kyi dan anggota senior lainnya dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa hanya beberapa jam sebelum dimulainya sesi pertama parlemen baru yang dijadwalkan.
Pasukan Myanmar mengklaim bahwa mereka mengambil alih kekuasaan karena "kecurangan pada pemilu" dalam pemungutan suara pada 8 November yang didominasi oleh partai NLD Suu Kyi di parlemen.
