Maria Elisa Hospita
29 November 2019•Update: 02 Desember 2019
Oliver Towfigh Nia
BERLIN
Pemerintah Jerman berencana melarang semua kegiatan kelompok Hizbullah di Lebanon setelah sebelumnya hanya melarang kelompok sayap militernya.
Menurut majalah Der Spiegel yang berbasis di Hamburg, Berlin akan melarang kelompok politik itu beroperasi di Jerman menyusul kesepakatan yang dicapai pekan lalu antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, dan Kementerian Dalam Negeri.
Akibatnya, anggota dan aktivitas Hizbullah di Jerman akan diperlakukan seperti halnya kelompok teroris PKK atau Islamic State.
Di Lebanon, Hizbullah diakui sebagai partai politik utama dan memainkan peran dalam struktur kekuasaan negara yang kompleks.
Sementara itu, Uni Eropa hanya melarang sayap militer Hizbullah, sehingga kelompok itu masih diizinkan untuk melakukan "aktivitas politik".
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas menyerukan agar Hizbullah dilarang di bawah Undang-undang Asosiasi negara itu.
Pada September, Kementerian Kehakiman memberi wewenang ke Kantor Kejaksaan Federal untuk meluncurkan penyelidikan tentang aktivitas Hizbullah di Jerman.
Selain itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk Jerman Richard Grenell juga terus-menerus mendesak Berlin untuk melarang Hizbullah.
