Inggris, Jerman, Prancis desak de-eskalasi konflik di Suriah

Muhammad Mussa, Ahmet Gurhan Kartal

LONDON

Inggris, Prancis, dan Jerman bersama-sama mengutuk eskalasi kekerasan rezim Bashar al-Assad dan pasukan sekutu di provinsi Idlib, Suriah, pada Senin.

Dalam sebuah pernyataan bersama, kementerian luar negeri dari tiga negara Eropa itu menyatakan keprihatinan mereka atas keselamatan penduduk sipil di kawasan itu dan menyerukan kedua belah pihak yang bertikai untuk menghindari konfrontasi militer dan mematuhi komitmen mereka untuk de-eskalasi.

"Inggris, Prancis, dan Jerman sangat prihatin dengan meningkatnya konflik saat ini di barat laut Suriah," kata ketiga negara itu lewat sebuah pernyataan yang dirilis oleh Kantor Luar Negeri Inggris.

"Dalam beberapa hari terakhir, populasi sipil di wilayah ini dihujani serangan udara dan bom oleh rezim Assad dan Rusia. Eskalasi militer ini harus dihentikan," tegas mereka.

Inggris, Prancis, dan Jerman mengutuk rezim Assad dan sekutunya, Rusia, karena "mengebom tanpa pandang bulu","menggunakan bom barel," dan "penargetan infrastruktur sipil dan kemanusiaan". Mereka menegaskan bahwa aksi seperti itu merupakan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional.

Menurut pernyataan gabungan itu, selama beberapa pekan terakhir, kekerasan telah mengakibatkan lebih dari 120 warga sipil tewas.

Selama pertemuan puncak empat negara di Istanbul pada September lalu, Rusia, Turki, Jerman dan Prancis menyatakan tekad mereka untuk mencapai gencatan senjata penuh di Idlib.

Secara terpisah, di bulan yang sama, Turki dan Rusia sepakat mengubah Idlib menjadi zona de-eskalasi di mana tindakan agresi dilarang tegas.

"Ini sangat penting untuk menjamin perlindungan warga sipil dan akses kemanusiaan yang aman dan bebas hambatan untuk meringankan penderitaan mereka," tambah pernyataan itu.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mengutuk aksi militer oleh Rusia dan rezim Assad dan menyebut serangan itu "pelanggaran besar dari perjanjian gencatan senjata yang disetujui Rusia dengan Turki".

Saat ini sekitar 1,5 juta orang tinggal di Idlib. Setengahnya adalah pengungsi dari bagian lain negara itu.