'Hamas berupaya capai persatuan nasional di Palestina'

Gulsum Incekaya

ISTANBUL

Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mengatakan bahwa kelompok perlawanan telah mengusulkan pembentukan kepemimpinan baru untuk mewakili semua pihak guna mencapai persatuan nasional di Palestina.

"Sebagai Hamas, kami telah mulai bekerja untuk memastikan persatuan nasional Palestina di dalam dan di luar dan untuk menghilangkan titik-titik pemisahan," kata Ismail Haniyeh dalam pembicaraan yang diselenggarakan oleh Yedi Hilal Foundation, Senin.

Haniyeh menekankan bahwa mereka harus segera bertindak untuk mencapai persatuan nasional saat upaya untuk menghapuskan Palestina melalui rencana aneksasi Israel di Tepi Barat dan Rencana Abad Ini dilakukan.

Mengacu pada pertemuan di Gaza yang dihadiri oleh semua pihak, terutama Fatah, dia mengatakan bahwa rekonsiliasi diperlukan untuk mencegah aneksasi Tepi Barat.

"Dengan keputusan bersama, kami menunjukkan bagaimana kami akan menentang aneksasi Tepi Barat dengan suara yang kuat," ujar Haniyeh.

"Israel memiliki beberapa tujuan strategis terkait dengan pencaplokan Tepi Barat. Israel mengatakan Palestina adalah negara Yahudi dan mereka ingin melegalkan tesis ini,” lanjut dia.

Haniyeh menambahkan bahwa jika rencana ini diterima secara internasional, akan ada langkah hukum untuk sepenuhnya menyingkirkan warga Palestina dari wilayah tersebut.

Menggarisbawahi bahwa serangan Zionis yang didukung oleh AS terus berlanjut di Gaza dan Tepi Barat, dia mengatakan Gaza telah mengalami tiga serangan besar dan perang dalam delapan tahun terakhir.

Menurut Haniyeh, blokade ekonomi yang diberlakukan oleh Israel memiliki konsekuensi serius yang bertujuan menghancurkan Palestina sepenuhnya.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bulan lalu mengumumkan bahwa pemerintahnya secara resmi akan mencaplok Lembah Yordan dan semua blok permukiman di Tepi Barat.

Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dipandang sebagai wilayah pendudukan di bawah hukum internasional, membuat semua permukiman Yahudi di sana serta aneksasi yang direncanakan menjadi ilegal.

Pejabat Palestina telah mengancam untuk menghapuskan perjanjian bilateral dengan Israel jika aneksasi dilanjutkan karena akan merusak solusi dua negara.

Pencaplokan itu muncul sebagai bagian dari "Kesepakatan Abad Ini" Presiden AS Donald Trump yang diumumkan pada 28 Januari, yang merujuk Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terbagi dan mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar Tepi Barat.

Rencana tersebut menyerukan pembentukan negara Palestina dalam bentuk kepulauan yang dihubungkan oleh jembatan dan terowongan.

Para pejabat Palestina mengatakan bahwa di bawah rencana AS, Israel akan mencaplok 30-40 persen dari Tepi Barat, termasuk seluruh Yerusalem Timur.