TUNIS, Tunisia
Partai Ennahda di Tunisia menuduh otoritas negara itu "berusaha memberikan bantuan politik dan keamanan pada media massa."
“Penekanan hak dan kebebasan itu diwujudkan dalam perampasan partai politik untuk tampil di media massa dan penentangan terhadap hak perserikatan untuk melakukan aksi mogok, protes, dan negosiasi guna memperbaiki kondisi sektor ini yang semakin memburuk,” kata Gerakan Ennahda dalam sebuah pernyataan.
Pemerintah, menurut Ennahda, berusaha “menggenggam sisi politik dan keamanan di media massa."
Pada 25 Juli, Presiden Kais Saied menggulingkan pemerintah, membekukan parlemen, dan mengambil alih kekuasaan eksekutif.
Dia bersikeras bahwa "langkah-langkah luar biasa" itu bertujuan untuk "menyelamatkan" negara, tetapi para kritikus menuduhnya merencanakan "kudeta."
Ennahda, yang didirikan pada 1981 dan merupakan partai terbesar di parlemen Tunisia yang sekarang ditangguhkan, menyebut tuduhan itu "dipolitisasi" dan menuntut agar penangguhan itu segera dicabut.
Ketua Serikat Jurnalis Mahdi al-Jelassi mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Selasa bahwa "ada keputusan politik untuk mencegah semua pihak memasuki televisi publik dan berpartisipasi dalam program-programnya, yang merupakan kemunduran besar bagi kebebasan pers di negara ini."
Namun, Awatef al-Saqrouni, direktur jenderal Televisi Umum, mengatakan dalam sebuah pernyataan pers pada hari yang sama bahwa "tidak ada keputusan atau instruksi dari pihak mana pun untuk mencegah menjadi tuan rumah partai politik."
Ennahda juga memperingatkan dalam pernyataannya tentang "bahaya melanjutkan retorika hasutan terhadap pengadilan dan hakim."
Partai itu mendesak "semua pihak untuk berdiri teguh menentang segala upaya untuk menargetkan keuntungan konstitusional dalam memastikan independensi peradilan, terutama Dewan Kehakiman Tertinggi."
