China Harap Pemilu Junta Myanmar Dorong Rekonsiliasi Nasional

ISLAMABAD / ISTANBUL

Pemerintah China menyatakan harapan agar pemilu yang digelar oleh junta militer Myanmar dapat mendorong rekonsiliasi nasional yang inklusif serta memulihkan stabilitas dan perdamaian di negara tersebut, setelah fase pertama pemungutan suara berlangsung akhir pekan lalu.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian, dalam konferensi pers pada Senin, mengatakan Beijing berharap tahapan kedua dan ketiga pemilu Myanmar dapat berjalan lancar dan membantu menurunkan ketegangan politik yang telah berlangsung sejak kudeta militer 2021.

“Kami berharap fase kedua dan ketiga pemungutan suara juga dapat berlangsung dengan lancar, membantu Myanmar menstabilkan dan meredakan situasi, mengembalikan proses politik ke jalur yang benar, serta mewujudkan perdamaian dan rekonsiliasi yang lebih luas dan stabil, sehingga stabilitas dan pembangunan negara dapat segera dipulihkan,” kata Lin.

Fase pertama pemilihan umum Myanmar, yang merupakan pemilu pertama sejak kudeta militer 2021, digelar pada Minggu di 102 wilayah administratif. Hingga kini, hasil resmi belum diumumkan oleh otoritas pemilu.

Meski demikian, Partai Union Solidarity and Development Party (USDP) yang didukung junta militer mengklaim meraih kemenangan besar setelah pemungutan suara ditutup. Media lokal Myanmar Now melaporkan pimpinan USDP menyebut hasil pemilu “positif”, meski tidak merinci angka perolehan suara.

Pemungutan suara berlangsung di tengah situasi keamanan yang belum sepenuhnya kondusif. Laporan menyebutkan adanya serangan udara, tembakan artileri, dan ledakan di sejumlah wilayah Myanmar pada hari pemilu.

Tahap kedua dan ketiga pemilu dijadwalkan berlangsung masing-masing pada 11 Januari dan 25 Januari mendatang.

Myanmar berada di bawah pemerintahan darurat sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi dari Partai National League for Democracy (NLD) pada 2021. NLD sebelumnya memenangkan pemilu umum November 2020, namun partai tersebut termasuk di antara 40 partai politik yang dibubarkan pada 2023.

Dalam pemilu kali ini, sedikitnya enam partai politik dengan total 4.963 kandidat ikut berpartisipasi. Di tingkat regional, terdapat 57 partai yang mendaftarkan diri. USDP mengajukan sekitar 1.018 kandidat.

Pemantau internasional dari sejumlah negara, termasuk China, Rusia, Belarus, Kazakhstan, Kamboja, Vietnam, India, Nicaragua, serta perwakilan Myanmar-Japan Association, turut mengamati fase pertama pemungutan suara.

Myanmar memiliki parlemen bikameral dengan total 664 kursi, terdiri atas 440 kursi di majelis rendah dan 224 kursi di majelis tinggi. Setelah pemilu selesai, parlemen dijadwalkan bersidang dalam waktu tiga bulan untuk memilih pimpinan parlemen serta menetapkan presiden yang kemudian menunjuk perdana menteri dan membentuk pemerintahan.