Belanda larang masuk dua menteri sayap kanan Israel karena dukung 'pembersihan etnis' di Gaza
Menlu Belanda mengatakan para menteri Israel itu 'berulang kali menghasut kekerasan terhadap penduduk Palestina,' dan 'menyerukan pembersihan etnis di Jalur Gaza'
ISTANBUL
Belanda telah melarang Menteri Keuangan Israel sayap kanan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir memasuki negara tersebut, dan melabeli mereka sebagai persona non grata atas seruan mereka terkait "pembersihan etnis" di Jalur Gaza, kata laporan media Belanda.
Menanggapi penyelidikan parlemen, Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp membenarkan larangan tersebut pada Senin malam, dengan mengatakan kedua menteri Israel itu telah "berulang kali menghasut kekerasan terhadap warga Palestina, terus-menerus menganjurkan perluasan permukiman ilegal, dan menyerukan pembersihan etnis di Jalur Gaza."
Pemerintah Belanda juga mengatakan dalam surat yang diterbitkan pada Senin bahwa mereka akan memanggil duta besar Israel untuk mengecam tindakan yang "tak tertahankan dan tidak dapat dipertahankan" di Gaza.
Di sisi lain, Ben-Gvir mengatakan di X, "Sekalipun saya dilarang masuk ke seluruh Eropa, saya akan tetap mengabdi untuk negara kita dan menuntut agar kita menggulingkan Hamas dan mendukung para pejuang kita".
Sementara itu, Perdana Menteri Belanda Dick Schoof mengatakan pemerintahnya "mempertimbangkan untuk mengambil tindakan nasional" terhadap Israel dan siap mendukung penangguhan partisipasinya dalam program penelitian Horizon Uni Eropa jika Brussels memutuskan bahwa Israel menghalangi akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Sementara Ben-Gvir menuntut "pengepungan penuh", memblokir bantuan, dan menyatakan "tidak ada warga sipil yang tidak terlibat di Gaza", Smotrich menyerukan pendudukan kembali Gaza dan mengurangi populasi Palestina, dengan mengatakan Israel harus "berhenti takut dengan kata pendudukan". Retorika kedua menteri Israel itu dikutuk secara luas sebagai hasutan untuk melakukan kekerasan dan genosida.
Israel telah memblokade Gaza selama 18 tahun dan, sejak 2 Maret, menutup semua penyeberangan, dan menghalangi masuknya sebagian besar konvoi bantuan.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, setidaknya 147 orang meninggal karena kelaparan sejak Oktober 2023, termasuk 88 anak-anak.
Israel telah membunuh hampir 60.000 warga Palestina, kebanyakan dari mereka wanita dan anak-anak, di Jalur Gaza sejak Oktober 2023.
Pada November tahun lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di wilayah Jalur Gaza.
Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
