Pizaro Gozali İdrus
09 April 2018•Update: 10 April 2018
Pizaro Gozali
JAKARTA
Bangladesh menegaskan repatrriasi pengungsi Rohingya bukan hal mudah. Langkah tersebut membutuhkan waktu yang panjang karena ada jutaan pengungsi Rohingya di Bangladesh.
“Ini adalah situasi yang kritis,” jelas Dubes Bangladesh untuk Indonesia Major General Azmal Kabir usai seminar mengenai pertumbuhan ekonomi Bangladesh di Jakarta, Senin.
Kabir menjelaskan Bangladesh sudah mengerahkan usaha terbaiknya untuk mengembalikan pengungsi Rohingya. Myanmar juga dinilai memiliki itikad baik untuk menerima kembali pengungsi.
Kabir membantah adanya perbedaan pendapat dengan pemerintah Myanmar soal jumlah pengungsi yang direpatriasi.
“Mereka yang repatriasi tentu mereka yang sudah teregistrasi,” jelas Kabir.
Kabir menegaskan Bangladesh berkomitmen untuk melakukan repatriasi karena pengungsi Rohingya bukanlah warga Bangladesh.
Dia meminta sekembalinya ke Rakhine, pengungsi Rohingya tidak lagi mendapatkan kekerasan.
Kabir menegaskan Bangladesh telah berusaha melayani kebutuhan pengungsi meski tidak banyak mendapatkan dukungan internasional.
"Sumber daya kita terbatas," kata Kabir.
Karena itu, Kabir menaruh harapan Indonesia mampu memainkan peran yang lebih besar dalam menyelesaikan kasus Rohingya,
"Indonesia mengatakan mampu mengambil langkah yang strategis terkait persoalan ini. Indonesia adalah negara besar dan pemimpin di ASEAN,” jelas Kabir.
Januari lalu, Bangladesh dan Myanmar menyetujui perjanjian untuk kebutuhan fisik untuk repatriasi Rohingya dan sepakat mengirimkan 100.000 Rohingya kembali ke Myanmar dalam fase pertama.
Proses itu akan memakan waktu karena Myanmar setuju menerima 1.500 Rohingya setiap pekan dan 700.000 dalam kurun waktu dua tahun.
Para pengungsi Rohingya itu akan ditempatkan dalam "kamp sementara" di bawah kendali Myanmar kemudian ditempatkan di pemukiman tetap.
Namun, organisasi kemanusiaan termasuk Human Rights Watch, UNHCR dan Amnesty Internasional menentang kesepakatan itu, yang menurut mereka bagai mengirimkan Rohingya kembali menghadapi kekerasan di Myanmar.
Amnesty mengatakan rencana itu "belum dipikirkan matang-matang" sementara HRW meminta kedua pemerintah merancang ulang kesepakatan itu dan melibatkan UNHCR.
Sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 656.000 warga Rohingya menyeberang dari Rakhine ke Bangladesh, menurut PBB.
Setidaknya 9.000 Rohingya tewas di Rakhine antara 25 Agustus dan 24 September, menurut lembaga Dokter Lintas Batas (MSF).
Dalam sebuah laporan tertanggal 12 Desember, MSF mengatakan 71,7 persen Rohingya atau sekitar 6.700 orang tewas akibat kekerasan. Itu termasuk 730 anak-anak dibawah usia 5 tahun.
