Ayhan Şimşek
13 Mei 2026•Update: 14 Mei 2026
Penutupan Selat Hormuz akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah dinilai dapat memicu lonjakan harga pangan global dan memperburuk krisis kelaparan di negara-negara miskin yang sangat bergantung pada impor energi dan bahan pangan.
Sejumlah kelompok advokasi dan organisasi bantuan kemanusiaan memperingatkan bahwa gangguan di jalur pelayaran strategis tersebut akan mendorong kenaikan harga energi, pupuk, bahan kimia pertanian, dan biaya transportasi, yang pada akhirnya meningkatkan tekanan terhadap sistem pangan global.
Penasihat kebijakan senior Bread for the World, Sabine Minninger, mengatakan negara-negara berkembang dan berpendapatan rendah yang selama ini telah terdampak perubahan iklim kini menghadapi ancaman baru akibat konflik Iran yang memengaruhi pasokan energi dunia.
“Jika perang ini terus berlangsung dan Selat Hormuz tetap ditutup, dampaknya terhadap ketahanan pangan akan sangat besar, terutama di negara-negara termiskin seperti di Afrika,” kata Minninger kepada Anadolu.
Ia memperingatkan dunia berpotensi menghadapi krisis kelaparan baru apabila harga bahan bakar dan pupuk terus meningkat bersamaan dengan cuaca ekstrem dan lemahnya sistem pangan di negara-negara miskin.
Konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang telah memasuki pekan ke-11 menyebabkan gangguan serius di Selat Hormuz. Ratusan kapal dilaporkan tertahan di jalur laut sempit yang menjadi jalur utama perdagangan petrokimia, pupuk, dan berbagai produk olahan energi lainnya.
Program Pangan Dunia (WFP) sebelumnya juga memperingatkan konflik berkepanjangan di Timur Tengah dapat mendorong puluhan juta orang tambahan ke dalam kondisi rawan pangan akut, terutama jika lonjakan harga energi memicu kenaikan biaya produksi pertanian secara global.
Menurut Minninger, situasi terbaru menunjukkan ketahanan pangan dunia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil sehingga transisi menuju energi terbarukan tidak lagi hanya menjadi isu iklim, tetapi juga persoalan pembangunan dan keamanan global.
Analisis sejumlah organisasi iklim menunjukkan negara-negara miskin saat ini menghadapi tekanan berlapis, mulai dari kekeringan dan banjir akibat perubahan iklim, volatilitas pasar energi global, hingga meningkatnya beban utang.
Karena itu, negara-negara maju seperti Jerman dinilai perlu meningkatkan dukungan pendanaan dan transfer teknologi untuk membantu negara berkembang mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mempercepat penggunaan energi terbarukan.
Negara-negara maju sebelumnya berjanji menyediakan pendanaan iklim sebesar 100 miliar dolar AS per tahun bagi negara berkembang.
Dalam KTT iklim COP29 di Baku, target tersebut dinaikkan menjadi sedikitnya 300 miliar dolar AS per tahun hingga 2035. Namun, kelompok bantuan menilai realisasi dana tersebut masih jauh di bawah komitmen yang dijanjikan.
Penasihat kebijakan senior Oxfam Deutschland, Jan Kowalzig, mengatakan keputusan Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Paris serta pembatalan komitmen pendanaan iklim oleh pemerintahan Donald Trump telah melemahkan upaya internasional menghadapi krisis iklim.
Ia juga mendesak Jerman tetap mempertahankan komitmen pendanaan iklim meski pemerintah Kanselir Friedrich Merz tengah mempertimbangkan pemotongan anggaran akibat tekanan ekonomi domestik.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Climate Alliance Germany Christiane Averbeck menilai konflik Iran kembali memperlihatkan risiko ketergantungan dunia terhadap impor energi fosil.
Menurutnya, krisis tersebut menjadi sinyal kuat untuk mempercepat penggunaan energi terbarukan dan memperkuat kerja sama multilateral menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya.
Averbeck mengatakan dunia membutuhkan aliansi internasional yang lebih kuat untuk membangun kepercayaan dan mencari solusi bersama atas krisis iklim, energi, dan pangan yang saling berkaitan.
