Michael Hernandez
23 Januari 2025•Update: 28 Januari 2025
WSHINGTON
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan pengerahan 1.500 tentara ke perbatasan AS-Meksiko pada Rabu setelah menandatangani perintah eksekutif baru yang melarang masuknya apa yang disebutnya "alien yang terlibat dalam invasi AS melalui perbatasan selatan."
Pasukan AS tambahan akan melengkapi kontingen sekitar 2.200 personel tugas aktif yang sudah berada di perbatasan untuk melaksanakan sebagian besar tugas logistik dan birokrasi.
Pasukan AS biasanya dilarang melaksanakan penegakan hukum domestik berdasarkan undang-undang tahun 1878 yang dikenal sebagai Undang-Undang Posse Comitatus, tetapi Trump mengatakan dalam perintah yang ditandatanganinya pada Senin bahwa dia akan memutuskan dalam waktu 90 hari apakah dia akan menggunakan Undang-Undang Pemberontakan untuk mengesampingkan undang-undang tersebut.
Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan kepada wartawan bahwa "rakyat Amerika telah menunggu saat seperti ini -- agar Departemen Pertahanan kita benar-benar menanggapi keamanan dalam negeri dengan serius."
"Ini adalah prioritas nomor satu rakyat Amerika, dan presiden telah mewujudkannya," kata dia.
Leavitt tidak merinci apa yang akan dilakukan pasukan AS.
Trump pada Senin menandatangani serangkaian instruksi baru yang berupaya menindak tegas migrasi, termasuk mendeklarasikan keadaan darurat nasional di perbatasan AS-Meksiko.
Upaya terbarunya untuk menutup perbatasan memberi wewenang kepada "Departemen Keamanan Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, dan Departemen Luar Negeri untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk segera mengusir, memulangkan, dan memindahkan imigran ilegal melintasi perbatasan selatan Amerika Serikat," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.
"Melalui pelaksanaan kewenangannya, Presiden Trump telah membatasi lebih lanjut akses terhadap ketentuan undang-undang imigrasi yang akan memungkinkan setiap imigran ilegal yang terlibat dalam invasi melintasi perbatasan selatan Amerika Serikat untuk tetap berada di Amerika Serikat, seperti suaka," tambah Gedung Putih.
