ISTANBUL

Pengadilan Gaza pada Senin menyerukan intervensi bersenjata internasional yang mendesak untuk menghentikan apa yang digambarkannya sebagai "fase genosida paling mematikan" Israel di Gaza, dan memperingatkan bahwa kegagalan untuk bertindak akan menandai "kegagalan kemanusiaan yang bersejarah."

Pada konferensi pers yang diadakan di Istanbul, ketua pengadilan independen, Richard Falk, yang juga merupakan profesor emeritus hukum internasional di Universitas Princeton AS dan mantan pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina (2008–2014), mendesak pemerintah untuk melewati Dewan Keamanan dan memberdayakan Majelis Umum PBB untuk memberikan wewenang terhadap intervensi bersenjata.

"Jika kita tidak mengambil tindakan serius dan drastis saat ini, tindakan apa pun yang dilakukan dengan cara yang lebih moderat akan sangat terlambat untuk menyelamatkan orang-orang yang masih hidup yang telah mengalami trauma akibat genosida selama lebih dari 22 bulan," kata Falk.

"Mata dan telinga dunia telah terekspos, lebih dari sebelumnya, termasuk Holocaust, terhadap transparansi genosida yang dilakukan secara langsung. Hal ini menantang kemanusiaan kita."

Falk mengkritik demokrasi Barat atas apa yang disebutnya "perilaku terlibat," sembari mencatat perubahan dalam opini publik.

"Kami berupaya menyentuh hati nurani semua orang dan mendorong jenis aktivisme yang akan menghasilkan perubahan dalam pemerintahan ke depannya, khususnya embargo senjata dan berbagai bentuk sanksi … termasuk bentuk solidaritas dengan perjuangan Palestina yang terbukti sangat efektif dalam kampanye anti-apartheid," tutur dia.

'Tidak hanya untuk Gaza tapi untuk kesejahteraan dunia'

Pernyataan darurat pengadilan yang berjudul "Saatnya Bertindak: Mobilisasi Melawan Rencana Penaklukan Israel atas Kota Gaza dan Gaza Tengah" yang disampaikan kepada Anadolu, menyoroti keputusan Kabinet Keamanan Nasional Israel pada 7 Agustus, yang menurut Falk "ditentang oleh komando tinggi militer Israel sendiri," untuk terus maju dalam penaklukan Kota Gaza.

"Eskalasi yang akan segera terjadi ini sangat menantang pemerintah negara-negara anggota PBB … untuk mengambil tindakan cepat sekarang," tegas Falk, sambil menyebutkan jalur hukum seperti Resolusi Persatuan untuk Perdamaian tahun 1950 dan kerangka kerja Tanggung Jawab untuk Melindungi yang diadopsi pada KTT PBB tahun 2005.

Mengutip seruan utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour untuk segera mengerahkan pasukan perlindungan, pengadilan tersebut menyatakan: "Kami, sebagai Pengadilan Gaza, bergabung dengan mereka yang menganggap diamnya mereka dalam menghadapi genosida sebagai langkah keterlibatan."

Falk juga mengecam apa yang disebutnya sebagai upaya sistematis untuk membungkam pengungkapan kebenaran. Dia merujuk pada sanksi terhadap pelapor hak asasi manusia PBB dan "pembunuhan Assas al-Shafir dan rekan-rekannya di Al Jazeera pada 10 Agustus dalam kekerasan yang disengaja untuk membungkam para pewarta kebenaran."

"Bagian dari Pengadilan Gaza adalah memperkuat peran kebenaran atau realitas. Dan hal itu sangat penting secara strategis, tidak hanya bagi Gaza, tetapi juga bagi kesejahteraan dunia," imbuh dia.

Pengadilan tersebut kini sedang bersiap untuk mengangkat isu tersebut pada Sidang Umum PBB mendatang di New York bulan depan. "Kami berharap telah meletakkan dasar untuk melakukan hal itu dengan merilis pernyataan ini hari ini," sebut Falk.

Apa itu Pengadilan Gaza?

Pengadilan Gaza diluncurkan di London pada November 2024 oleh hampir 100 akademisi, intelektual, pembela hak asasi manusia, dan tokoh masyarakat sipil, dengan alasan "kegagalan total komunitas internasional yang terorganisasi untuk menerapkan hukum internasional" di Gaza.

Sejak itu, lembaga ini telah mengadakan beberapa pertemuan, termasuk pertemuan pada Februari 2025 di London dan pertemuan strategi di kota metropolitan Turkiye, Istanbul, untuk memberi pengarahan kepada masyarakat internasional.

Pada bulan Mei, pengadilan mengadakan sesi terbuka selama empat hari di Sarajevo, Bosnia, untuk mendengarkan kesaksian dari para saksi, jurnalis, akademisi, dan ahli.

Pertemuan tersebut berpuncak pada Deklarasi Sarajevo, yang secara resmi menuduh Israel melakukan genosida, kejahatan perang, dan apartheid.

Sidang terakhir akan diadakan pada bulan Oktober di Istanbul, di mana "Juri Hati Nurani akan memberikan keputusan moral berdasarkan semua kesaksian dan bukti," demikian pernyataan lain yang disampaikan pengadilan kepada Anadolu.