ANKARA
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin memuji peran kunci Pengadilan Administrasi Negara Turki dalam sistem administrasi publik negara itu, dan mengatakan pengadilan itu akan terus membuat pengaturan hukum menuju transparansi dan akuntabilitas.
Berbicara pada program peringatan 160 tahun Pengadilan Turki di ibu kota Ankara, Erdogan mengatakan transparansi dan akuntabilitas adalah karakteristik paling penting dari sistem negara demokrasi modern.
"Pengadilan memiliki peran kunci dalam sistem administrasi publik kami, dan pengalamannya, kekuatan yang telah diberikan, dan misi yang telah dilakukan," ujar dia.
Erdogan juga menekankan bahwa pengadilan administrasi publik itu bekerja untuk melindungi hak setiap warga negara.
‘Aturan hukum lebih lanjut'
“Kami semakin memperkuat Pengadilan Administrasi Negara, yang merupakan lembaga pemeriksa tertinggi, yang dilengkapi dengan kekuasaan kehakiman menurut konstitusi kami, dengan undang-undang yang kami undang pada tahun 2006 dan 2010,” tutur dia.
Erdogan melanjutkan bahwa Turki telah membuktikan komitmennya terhadap supremasi hukum dengan memasukkan semua lembaga sipil, militer, dan publik bersama dengan perusahaan ekonomi negara yang menggunakan sumber daya publik, termasuk perusahaan milik daerah atau BUMD, sebagai bagian dari audit pengadilan tersebut.
“Jadi, kita telah memastikan bahwa bangsa kita dapat memantau bagaimana sumber daya publik dibelanjakan dengan cara yang paling akurat, andal, dan sistematis,” tambah presiden Turki.
Erdogan juga menggarisbawahi bahwa Turki terus memperluas area audit pengadilan ketika negara itu beralih ke sistem presidensial pada 2017 melalui referendum dan mempraktikkannya setahun kemudian.
"Kami akan terus membuat pengaturan hukum yang diperlukan sebagai bagian dari tuntutan yang muncul dari negara kami dan administrasi publik," tutur dia, mengulangi tujuan negara untuk mencapai target 2023.
Didirikan pada 1862, pengadilan administrasi negara adalah badan yang menuntut transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tertinggi di Turki, yang bertanggung jawab atas pengawasan kekayaan publik dan audit partai politik, sesuai dengan konstitusi.
