JAKARTA  Sejumlah peristiwa penting mewarnai kawasan Asia Tenggara sepanjang tahun 2019.

Isu-isu tersebut meliputi isu politik, ekonomi, hukum, HAM, hingga lingkungan.

Kejadian penting itu dimulai dengan referendum bersejarah Bangsamoro yang mengantarkan muslim di Filipina Selatan memiliki hak otonomi khusus untuk menerapkan hukum Islam dan kedaulatan politik di wilayahnya.

Wilayah Asia Tenggara juga mengalami situasi buruk dengan merebaknya kabut asap dari wilayah Indonesia yang menyebar hingga Thailand. Berikut kaleidoskop kawasan ASEAN sepanjang 2019.

Referendum Bangsamoro

Filipina resmi menggelar referendum Bangsamoro yang membentuk masa depan umat Islam di Filipina selatan pada 21 Januari 2019.

Hampir 3 juta orang memberikan suaranya dalam referendum soal Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) di bawah penjagaan ketat di Kota Cotabato, pusat kawasan Muslim Mindanao.

Muslim Bangsamoro, yang lama dirampas kebebasannya pada masa pendudukan AS dan negara Filipina modern, mencapai tahap akhir perjanjian otonomi yang ditandatangani dengan pemerintah Manila pada Juli 2018.

Hasilnya, mayoritas warga muslim Bangsamoro di Mindanao memilih setuju untuk perluasan wilayah otonomi dalam referendum.

Komisi Pemilihan Filipina pada 25 Januari secara resmi mengumumkan hasil referendum yang menyatakan sebanyak 85 persen pemilih menjawab 'Ya' untuk pembentukan wilayah otonomi.

Berita terkait referendum Bangsamoro bisa dibaca di sini.

Kabut Asap

Kabut asap telah menyelimuti sebagian Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand dalam beberapa pekan selama bulan September.

Kabut asap berasal dari kebakaran hutan yang terjadi di enam provinsi di Sumatra dan Kalimantan, Indonesia.

Di Malaysia, sejumlah wilayah yang terdampak antara lain Negara Bagian Sarawak, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Selangor, serta Putrajaya.

Sedangkan di Singapura kabut asap terancam mengganggu perhelatan ajang. Kabut asap juga telah mencapai Thailand selatan.

Di Riau, Indonesia - wilayah di mana sebagian kabut asap berasal - penduduk setempat juga berjuang menghadapi bencana kabut asap dan dikepung kebakaran hutan.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad telah melempar wacana membentuk undang-undang serupa untuk memaksa perusahaan Malaysia mengatasi kebakaran hutan pada lahan konsesi mereka di luar negeri.

Berita kabut asap dan respons Malaysia bisa dibaca di sini.

Sengketa Malaysia-Singapura

Pemerintah Malaysia dan Singapura mengakhiri sengketa ruang udara dan perairan melalui kesepakatan kedua belah pihak pada 5 April 2019.

Perjanjian itu diteken Menteri Perhubungan Malaysia Anthony Loke dan Menteri Perhubungan Singapura, Khaw Boon Wan.

Singapura menyatakan akan berhenti menerapkan jalur pendaratan menuju Bandara Seletar dengan melalui wilayah udara Johor.

Sedangkan Malaysia memutuskan tidak lagi memajukan garis batas pelabuhan mereka di perairan Tuas.

"Kedua menteri perhubungan menyambut baik langkah positif ini dan berharap akan saling menguatkan kerja sama bilateral di masa mendatang," demikian isi pernyataan bersama kedua menteri itu.

Perjanjian ini juga menjadi dasar untuk maskapai berbiaya rendah asal Malaysia FireFly kembali melanjutkan penerbangan ke Singapura.

Mereka sempat menghentikan penerbangan pada Desember 2018 karena permohonan untuk memindahkan basis operasi dari Bandara Changi ke Bandara Seletar ditolak Badan Penerbangan Malaysia.

Joko Widodo jadi Presiden Indonesia

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin memenangkan Pemilihan Presiden Indonesia pada 2019.

Ini merupakan kali kedua Jokowi -yang merupakan petahana Presiden RI- mengalahkan pesaingnya, mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diumumkan pada Selasa dini hari, Jokowi-Amin memperoleh 85,6 juta suara sah atau 55,5 persen dari total suara.

Sedangkan pesaingnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memeroleh 68,6 juta suara atau 44,5 persen dari total suara.

Jokowi-Amin menang di 21 provinsi antara lain Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, D.I Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Papua Barat, Sumatra Utara, Maluku, dan Papua. 

Pidato dan janji Presiden Jokowi pada saat pelantikannya di MPR adalah memangkas birokrasi dan perizinan. 

Kuala Lumpur Summit

Malaysia menjadi tuan rumah gelaran Kuala Lumpur Summit yang bersejarah untuk menyatukan kekuatan negara-negara Muslim.

Kegiatan ini digelar pada 18-21 Desember yang diikuti oleh 56 negara. Pertemuan antar negara ini diinisiasi oleh Malaysia, Turki, Qatar, dan Iran untuk saling bekerja sama menyelesaikan problem dunia Islam.

Hadir dalam acara ini Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Emir negara Qatar Syeikh Tamim bin Hamad Al Thani, Presiden Iran Hassan Rouhani, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, dan sejumlah perwakilan negara Islam.

Dalam pembukaan pidatonya, Mahathir menjelaskan banyak negara-negara Muslim kini mengalami kehancuran dan krisis akibat perang sebagaimana terjadi di Suriah.

Kondisi ini membuat banyak warga Muslim mengungsi ke negara-negara non Muslim seperti Eropa.

Situasi ini, kata Mahathir, diperparah dengan munculnya kelompok teroris yang membunuh warga tak berdosa.

KL Summit menjadi konsolidasi antar negara Muslim untuk memperkuat sektor keuangan di mana Turki, Malaysia, Qatar sepakat untuk menggunakan dinar emas dalam transaksi perdagangan.

Sidang genosida Myanmar

Myanmar menghadapi tuntutan hukum di ICJ pada 11 Desember di Den Haag atas kekejaman terhadap Muslim Rohingya, yang diajukan oleh Gambia sebagai dukungan terhadap Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Menteri Kehakiman Gambia Abubacarr Tambadou menyampaikan Myanmar telah gagal dalam kewajibannya melindungi hak-hak minoritas Muslim Rohingya di bawah Konvensi Genosida PBB.

Peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, yang juga pemimpin de facto Myanmar, membela negaranya dari tuduhan genosida Rohingya.

Setelah proses sidang dimulai, Gambia meminta pengadilan untuk mencegah Myanmar melakukan pembunuhan lebih lanjut terhadap Rohingya. Pengadilan mengizinkan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan genosida tersebut.