Erric Permana
21 Oktober 2019•Update: 21 Oktober 2019
JAKARTA (AA) - Presiden Indonesia periode 2019 - 2024 Joko Widodo menyatakan bakal menyederhanakan jumlah tingkatan eselon untuk memangkas birokrasi.
Ini merupakan salah satu dari lima poin yang akan dikerjakan pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin dalam lima tahun ke depan.
Dalam pidato pertamanya usai dilantik, Joko Widodo mengatakan pemangkasan birokrasi besar-besaran harus dilakukan sehingga menarik investasi yang bisa menciptakan lapangan kerja.
"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," ujar Joko Widodo, pada Minggu di Gedung MPR/DPR RI.
Dia juga meminta kepada menteri, pejabat dan birokrat untuk serius menjamin tercapainya program pembangunan.
Jika tidak, Jokowi mengancam akan mencopot jabatannya.
"Saya tidak akan memberi ampun saya pastikan, pasti saya copot," tegas dia.
Target lain yang akan dikerjakan oleh Jokowi -- sapaan Presiden Joko Widodo -- yakni penyederhanaan regulasi.
Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang, yakni Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Undang-Undang itu akan menjadi Omnibus Law yang akan sekaligus merevisi sejumlah aturan perundangan yang telah ada.
"Puluhan Undang-Undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja, langsung direvisi sekaligus. Puluhan Undang-Undang yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," tambah dia.
Poin lain yang akan dikerjakan yakni transformasi ekonomi, Jokowi menginginkan agar Indonesia tidak bergantung hanya pada sumber daya alam.
Dia meminta Indonesia memiliki daya saing manufaktur dan jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Sementara dua target lainnya ialah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelanjutan pembangunan infrastruktur.
