Pemerintah Rakhine tolak pengunduran diri massal pejabat desa

Pizaro Gozali

JAKARTA

Pemerintah Rakhine menolak permintaan puluhan pejabat desa untuk mengundurkan diri massal di tengah kekhawatiran atas keamanan mereka, lansir Myanmar Times pada Senin.

Wakil Direktur Kementerian Administrasi Negara Myanmar U Htay Maung mengatakan tidak akan mengizinkan mereka mengundurkan diri sebelum memberikan alasan yang tepat.

"Jika mereka ingin mengundurkan diri secara serius, mereka perlu mengajukan permohonan secara individu dengan alasan yang sesuai dan menunggu persetujuan kementerian,” ujar Maung.

Jumat lalu, sebanyak 89 pejabat desa dari kota Myauk-U mengundurkan diri secara massal setelah penangkapan empat pejabat desa saat mereka menghadiri pertemuan tahunan.

Pejabat yang ditangkap dari desa Pyine Cha, Yan Aung Pyin, Kyauk Se dan Pauk Pin diduga memiliki hubungan dengan Arakan Army, yang terlibat dalam bentrokan dengan militer Myanmar sejak Januari.

U Soe Naing, pejabat desa di desa Kan Zouk, mengatakan mereka siap mengajukan pengunduran diri secara individu.

"Polisi menangkap empat pejabat tanpa memberikan alasan apapun saat kami mengadakan pertemuan bulanan untuk membahas pembangunan desa kami," kata dia.

Menurut keterangan polisi setempat, para pejabat yang ditangkap telah didakwa dengan tuduhan terkait Arakan Army, yang telah dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Myanmar.

Januari lalu, serangan Arakan Army menewaskan 13 polisi dan melukai sembilan orang lain.

Milisi ini menyerang empat pos polisi ketika Myanmar merayakan Hari Kemerdekaan.