Media Thailand bantah distorsi berita demo anti-pemerintah
Direktur Voice TV Makin Petplai menyampaikan medianya telah menyampaikan pemberitaan sesuai dengan etika pers yang berlaku dalam meliput demonstrasi anti pemerintah
Seorang pengunjuk rasa pro-demokrasi yang mengenakan kaos 'Thailand Democracy' berada dalam aksi demonstrasi anti-pemerintah di Bangkok, Thailand pada 16 Oktober 2020. Ribuan pengunjuk rasa pro-demokrasi turun ke jalan di Pathumwan Intersection, Bangkok menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Thailand dan reformasi monarki menyusul 'keadaan darurat' yang diumumkan oleh Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. (Stringer - Anadolu Agency)
Jakarta Raya
JAKARTA
Media Thailand pada Senin membantah telah melaporkan distorsi terkait demonstasi anti pemerintah dan akan tetap terjun memberitakan aksi meskipun ada larangan pemerintah.
Direktur Voice TV Makin Petplai menyampaikan medianya telah menyampaikan pemberitaan sesuai dengan etika pers yang berlaku dalam meliput demonstrasi anti pemerintah.
“Kami menjalankan tugas sesuai prinsip jurnalistik tanpa menyesatkan informasi, menimbulkan kesalahpahaman, atau menyabotase keamanan nasional atau ketertiban dan ketertiban publik,” tulis Makin Petplai dalam pernyataannya di Facebook.
Sementara itu, editor The Standard Nakarin Wanakijpaibul menegaskan sebagai anggota pers, medianya tidak akan berhenti meliput karena kegiatan tersebut merupakan hak asasi manusia.
“Kami akan tetap menjalankan tugas sesuai prinsip jurnalistik, etika, dan hak serta kebebasan kami di bawah aturan hukum,” kata Nakarin Wanakijpaibul dalam pernyataannya.
Sedangkan Prachatai menegaskan sebuah kehormatan bagi medianya untuk melaporkan informasi akurat tentang hak asasi manusia dan perkembangan politik di Thailand.
“Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk terus melakukannya," tulis Prachatai English dalam pernyataannya.
Pemerintah Thailand pada Senin memerintahkan regulator penyiaran nasional untuk menyensor empat situs berita online untuk setiap konten yang melanggar keputusan darurat.
Situs-situs tersebut antara lain Voice TV, situs web Prachathai.com, The Reporters dan The Standard.
Otoritas Thailand juga hendak menutup halaman Facebook kelompok pro-demokrasi Free Youth.
The Reporters merupakan media berbasis Facebook. Sedangkan The Standar adalah media berbasis web, namun memiliki halaman Facebook.
Voice TV juga memiliki halaman Facebook.
Keputusan darurat, yang diberlakukan sejak Kamis, memungkinkan otoritas Thailand melarang media dan informasi lain yang dianggap mengancam keamanan nasional.
Langkah itu dilakukan ketika aksi unjuk rasa menentang pemerintah telah menyebar ke seluruh negeri, terutama setelah para pemimpin demonstrasi ditangkap.
Gerakan Free Youth dan the United Front for Thammasat and Demonstration telah meminta demonstran untuk beralih dari halaman Facebook mereka ke Telegram, aplikasi perpesanan, setelah rumor bahwa mereka akan menjadi sasaran pihak berwenang.
Thapanee Eadsrichai, pendiri The Reporters, memposting pesan Facebook yang mengatakan medianya masih terus beroperasi pada Senin.
Mantan menteri keuangan dan kritikus pemerintah Thirachai Phuvanatnaranubala juga mengecam langkah polisi di akun Facebook-nya, dengan mengatakan negara itu bergerak mundur menuju "kediktatoran sepenuhnya".
Thailand diguncang protes anti pemerintah selama tiga bulan terakhir yang menuntut tiga hal yakni pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, reformasi monarki, dan konstitusi baru yang demokratis.
