Hayati Nupus
04 Desember 2019•Update: 05 Desember 2019
JAKARTA
Pemerintah Malaysia mengajukan revisi UU parlemen yang berupaya menetapkan batas masa jabatan perdana menteri menjadi dua periode.
Revisi UU ini merupakan janji Mahathir Mohamad dan koalisi Pakatan Harapan saat kampanye dalam pemilu Mei lalu, yaitu pemberantasan korupsi dan pembatasan kekuasaan perdana menteri.
Mahathir memenangkan pemilu itu, di tengah kemarahan rakyat Malaysia atas naiknya biaya hidup dan korupsi yang merajalela, termasuk skandal miliaran dolar 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang menyeret mantan perdana menteri Najib Razak.
Najib yang menjabat hampir tiga periode menghadapi puluhan tuduhan korupsi dan pencucian uang.
Najib mengaku tak bersalah atas semua tuduhan itu.
Sementara Mahathir, memegang rekor sebagai perdana menteri terlama di Malaysia, 22 tahun.
Dia menjabat posisi itu sejak 1981 hingga 2003.
Saat ditanya soal revisi UU itu, Mahathir menanggapinya positif.
“Saya sekarang berusia 94 tahun. Apakah Anda ingin saya menjadi PM ketika saya berusia 100 tahun?” kata dia, dikutip dari Channel News Asia.
RUU ini akan dibahas Maret tahun depan.
Perlu dukungan dua pertiga dari 222 anggota parlemen terpilih agar usulan revisi itu disahkan.
