ISTANBUL

Tokoh reformis dan politisi utama Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan negaranya mewakili zona yang damai, bebas, dan netral dalam kebijakannya serta mendorong  Malaysia tidak memihak manapun dalam politik blok global.

Namun demikian, kata Anwar, Malaysia tidak bisa mengabaikan China.

“Agar sangat realistis…kami percaya pada perdamaian, nilai-nilai demokrasi, tetapi kami netral dalam arti kami bukan bagian tak terpisahkan dari kebangkitan politik Perang Dingin, yang pada dasarnya berarti kami harus terlibat dengan Amerika, Barat dan Eropa sebagai mitra dagang dan pendidikan,” ucap Anwar, pemimpin oposisi Malaysia, kepada Anadolu Agency dalam sebuah wawancara eksklusif.

Anwar, seorang akademisi yang beralih menjadi politisi, mendiskusikan kembalinya apa yang disebut “permainan hebat” di kawasan Asia-Pasifik di mana AS menjalin aliansi bilateral dan multilateral untuk melawan pengaruh ekonomi dan militer China yang meluas.

"Tapi kita tidak bisa mengabaikan pentingnya kebangkitan China," ujarnya.

“China adalah tetangga yang penting, negara perdagangan yang hebat.

“Perdagangan Malaysia dengan China sekarang mungkin nomor satu…Dulu begitu (dengan) Amerika Serikat, yang berarti hubungan dengan China harus lebih ditingkatkan,” katanya seraya menambahkan Malaysia masih memiliki masalah dengan Beijing, tetapi “kami dapat mengungkapkan (keluh kesah kami) karena kami adalah negara yang merdeka.”

Malaysia dan China berbagi perbatasan maritim di Laut China Selatan yang diperebutkan di mana beberapa negara berkonflik dengan Beijing atas klaim perairan tersebut.

'Belajar diplomasi dari Presiden Erdogan'

Anwar menyarankan agar ASEAN belajar dari Turki dalam mencapai keseimbangan antara Washington dan Beijing.

“Kawasan ini harus belajar keterampilan diplomatik dari Presiden (Recep Tayyip) Erdogan,” katanya.

“Di satu sisi, (Turki) adalah anggota NATO, dan di sisi lain, masih berhubungan dengan Rusia dan bahkan dapat mendorong semacam pengaturan atau ketahanan pangan dengan Ukraina, (dan Turki) masih dapat mengatur perdagangan dengan Iran,” kata Anwar, memuji kemenangan diplomatik Turki, terutama mengelola kesepakatan ekspor gandum antara PBB, Turki, Ukraina dan Rusia yang ditandatangani minggu lalu di Istanbul.

“Kita harus memiliki kebijaksanaan dan keterampilan diplomatik untuk melakukannya dengan cara yang tidak akan terlihat terlalu provokatif.”

Ibrahim mengatakan Malaysia “tidak memiliki masalah dengan China.”

“Masalah China dengan Amerika Serikat. Biarkan mereka menghadapinya sendiri. Kami bukan negara super dan hebat untuk menyelesaikannya,” ungkapnya dan menyarankan negara-negara Asia-Pasifik harus melanjutkan hubungan perdagangan dengan semua kekuatan besar.

Menekankan bahwa perdagangan dan investasi melalui hubungan yang baik dan bersahabat adalah sangat penting untuk kelangsungan sebuah bangsa, Anwar mengatakan: “Saya tidak memiliki hambatan untuk memiliki hubungan baik dengan China atau Rusia atau Eropa.”

Dalam kasus Malaysia, dia mengatakan negara itu sangat bergantung pada teknologi Barat serta pengalaman Amerika dalam pemerintahan dan pendidikan.

“Tetapi kami juga menerima kenyataan bahwa skenarionya berubah, China tumbuh,” katanya, dan Malaysia tidak dapat mengabaikan tetangga terdekatnya termasuk Filipina, Indonesia, Singapura dan Thailand selain India, Australia, dan Pakistan.

“Jadi bagaimana kita kemudian menavigasi negara kita untuk melindungi kepentingan terbaik rakyat?… Dengan hanya menyelaraskan diri dengan satu kubu dan mengabaikan pentingnya pengaturan bilateral dan multilateral?

“Anggaplah, sebagai pemimpin suatu negara, saya melihat kepentingan terbaik saya adalah apa yang ada untuk melindungi kepentingan rakyat, rakyat saya, Malaysia. Itu berarti bersahabat dengan sebagian besar negara, hubungan perdagangan, investasi dan menerima keragaman, kompleksitas yang harus kita hadapi,” ucapnya.

Palestina adalah kasus perampasan dan masalah kemanusiaan

Anwar mengatakan posisi Malaysia dalam masalah Palestina “adalah tentang keadilan dan kemanusiaan”.

Dia menyesalkan politisi demokrat dan Kristen di Barat “tiba-tiba melenyapkan” kasus Palestina.

“Saya gagal memahami bahwa beberapa teman baik saya, yang disebut elit politik di Barat, sama sekali tidak menyadari… Orang-orang dibunuh… anak-anak, wanita. Harta bendanya, tanahnya disita terus menerus, puluhan tahun,” katanya.

“Ini membingungkan (dan) bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan,” tambahnya.

Mengacu pada beberapa negara Timur Tengah yang menormalkan hubungan dengan Israel, dia mengatakan itu “bagi mereka untuk memutuskan.”

“Warga Palestina diintimidasi dan berada di penjara terbuka, sebagian karena prasangka buruk,” katanya.

“Posisi saya adalah bahwa saya tidak ingin menjadi musuh negara mana pun tetapi saya harus menyajikan kasus ini dengan sangat jelas, bahwa Anda tidak dapat melanjutkan semua kekejaman yang dilakukan pada negara yang lebih kecil dan lebih miskin karena dari ancaman terhadap kelangsungan hidup Anda sendiri.”

“Saya tidak memaafkan tindakan kekerasan atau kekejaman apa pun yang dilakukan terhadap siapa pun, tetapi Anda tidak dapat menyamakan ini. Anda merampas tanah mereka, rumah mereka, properti mereka, dan Anda berkata, 'Bisakah kita bernegosiasi?' 'Bisakah kita menghentikan mereka dari melempar batu?' Dan ketika mereka melempar batu, Anda menembak mereka!”

Ibrahim mengatakan ini adalah “sumber masalahnya.”

Dia menambahkan bahwa Palestina “bukan masalah Muslim, juga bukan Islam.”

“Ini adalah perampasan… Ini adalah masalah kemanusiaan. Saya berdoa, Insya Allah, kami mendapatkan lebih banyak kewarasan dan objektivitas!”

Legitimasi berasal dari rakyat

Berbicara soal ketidakstabilan politik di Pakistan yang dipicu penggulingan pemerintahan Perdana Menteri Imran Khan pada bulan April, Ibrahim mengatakan prinsip dasar demokrasi atau nilai-nilai demokrasi “adalah bahwa rakyat harus memutuskan sendiri.”

“Ini tidak tergantung pada orkestrasi beberapa kekuatan asing… Periode imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme harus diakhiri dan diakhiri,” jelasnya.

Khan, ketua partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (Gerakan untuk Keadilan), yang digulingkan pada 10 April melalui mosi tidak percaya dan menuduh pemungutan suara parlemen untuk menggulingkannya dilakukan atas perintah Washington.

Anwar mengatakan Khan telah membuat “argumen menarik untuk membuktikan tuduhannya terhadap intervensi atau campur tangan kekuatan asing.”

“Banyak negara di Amerika Latin dan Afrika telah menyaksikan ini,” katanya mengenai dugaan operasi perubahan rezim.

Dalam wawancara baru-baru ini, mantan pejabat AS telah mengakui bahwa Washington terlibat dalam merencanakan penggulingan pemerintah di negara-negara asing.

“Saya tidak berpikir itu adalah sesuatu yang kita terima atau maafkan,” kata Anwar.

Dia menambahkan orang-orang di Pakistan “ingin memutuskan sendiri siapa yang harus memerintah mereka dan sistem apa yang mereka adopsi.”

“Pakistan bukan konglomerat kaya; bukan negara adidaya atau kekuatan asing yang harus menentukan masa depan,” tambahnya.

“Malaysialah yang memutuskan sendiri… Meski begitu, kami mengambil posisi di mana kami harus bersahabat dengan semua negara,” jelasnya.

Pakistan, tambahnya, dibentuk untuk “memastikan ada demokrasi, demokrasi Muslim (seperti) yang dibayangkan oleh (pendirinya) Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah.”

“Kita tidak boleh membiarkan kekuatan asing ikut campur dalam urusan internal negara,” kata Anwar.

Dia mengatakan legitimasi pemerintah berasal dari rakyatnya.

“Jika Anda adalah pemerintah sah yang mewakili suara dan hati nurani mayoritas, Anda akan memiliki keberanian untuk mengamankan kemerdekaannya,” kata Anwar, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil perdana menteri Malaysia.

“Jika Anda membentuk pemerintahan atas perintah kekuatan asing, Anda tentu saja akan terikat pada mereka.

“Negara-negara Muslim, ketika kita berbicara tentang demokrasi dan nilai-nilai demokrasi, harus memastikan bahwa mereka mendapat dukungan dari mayoritas rakyat dan untuk menavigasi negara sesuai dengan apa yang terbaik untuk negara mereka,” tuturnya.

Karena itu, Anwar menambahkan, AS “masih merupakan negara penting bagi kami.”

Anwar Ibrahim mengatakan negara-negara Muslim harus menjaga hubungan dengan Barat “tetapi tidak setuju dengan keputusan sepihak.”

Dia mengatakan negara-negara Barat harus menerima bahwa dalam menghadapi kompleksitas hubungan multikultural dan internasional, “dunia tidak bisa lagi menjadi unipolar.”

“Dan kita tidak bisa dipaksa untuk masuk ke dalam aliansi semacam ini tanpa memperhatikan kompleksitas yang kita hadapi,” tambahnya.

ASEAN harus mengambil posisi yang lebih kuat terhadap Rohingya 

Anwar mengatakan ASEAN telah mengambil posisi “lebih positif dari apa yang saya saksikan sejak 1990-an” berkaitan dengan nasib komunitas Rohingya.

“Sedikit berubah setelah Eropa memimpin,” katanya, mengenai respons ASEAN terhadap penganiayaan Myanmar terhadap Rohingya.

"Kami berurusan dengan tetangga kami sendiri. Ya, pada prinsipnya, Anda tidak boleh ikut campur."

“Tetapi orang-orang dibunuh. Ketika rumah mereka dibakar, Anda tidak bisa diam.

“Ini tentang kemanusiaan, tentang keadilan dasar, dan mempengaruhi negara kita. Ribuan orang datang dan Anda berkata 'Tidak, tidak, kami tidak bisa ikut campur'."

Dia mengatakan tidak masuk akal untuk tetap diam dalam situasi seperti itu.

"Posisi kami adalah agar pemerintah bergerak maju dan mengambil posisi yang kuat -- lebih kuat dari yang ada sekarang," tambahnya.

Tentang kebijakan non-intervensi dalam masalah internal, Anwar mengatakan penghargaan harus diberikan kepada ASEAN “karena ASEAN relatif sukses karena kebijakan non-intervensinya bahwa Anda dapat bekerja dan membangun bersama sebagai sebuah kawasan.”

Hubungan dengan Turki

Memuji hubungan bilateral dengan Turki sejak zaman negara Ottoman, Ibrahim mengatakan hubungan antara "wilayah kami dan kekaisaran Ottoman lebih dari sekadar hubungan diplomatik atau perdagangan biasa tetapi juga hubungan budaya dan pendidikan".

“Hubungan yang ada saat ini perlu dieksplorasi lebih lanjut,” katanya.

Meskipun mengakui bahwa target perdagangan bilateral sebesar USD5 miliar antara Malaysia dan Turki adalah sesuatu yang signifikan, namun jikamelihat kekuatan ekonomi Turki dan potensi di Malaysia, nilai itu masih kecil, “yang berarti kita harus mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mempromosikan ini.”

“Sebenarnya sama sekali tidak ada alasan sama sekali bahwa negara sahabat Malaysia dan Turki tidak dapat memperluas hubungan bilateral.”

Dia mengatakan bahkan sebagai pemimpin oposisi di parlemen, “Saya sangat mendukung dan mendorong pemerintah untuk menyambut dan melihat jalan untuk meningkatkan hubungan” dengan Turki.

“Tetapi saya selalu mengatakan bahwa itu harus melampaui perdagangan. Perdagangan masih fundamental, sangat penting. Investasi, pendidikan...Pada tahun 80-an dan 90-an, kami mendorong siswa dari Turki untuk pergi ke Malaysia. Cukup banyak dari mereka yang menjadi profesor dan mahasiswa,” kenangnya.

“Sekarang keadaan telah berubah. Malaysia, sayangnya dibiarkan mandek, tetapi Turki telah berkembang dan institusi pendidikan telah lebih ditingkatkan,” katanya.

Ibrahim mengatakan kedua negara juga harus fokus pada penelitian bersama dan inisiatif teknologi “karena teknologi Turki, termasuk teknologi pertahanan, jauh melampaui banyak negara lain, terutama negara-negara Muslim.”

Misalnya, ada “keberhasilan Anda dalam drone dan helikopter, yang kita sebagai negara sahabat lihat dan tinjau dengan pikiran terbuka, bukan untuk terpikat oleh pandangan lama memandang Barat atau beberapa negara kaya lainnya,” tambahnya.

“Potensinya sangat besar. Saya tahu kekuatan dan potensi perdagangan antara kedua negara ini.”

Pesan untuk orang Malaysia 

Karena pemilihan umum diharapkan kapan saja sekarang di Malaysia, Anwar meminta warga untuk “memilih apa yang terbaik untuk negara.”

“Perekonomian hampir lesu. Integritas pimpinan dipertanyakan. Ada korupsi endemik,” tudingnya.

“Itu hak rakyat untuk memutuskan. Ini adalah waktu terbaik untuk mengubah jalannya sejarah kita. Kami tidak bisa ditebus dalam sistem lama yang usang dengan tindakan kejam, ancaman,” ucap Ibrahim.

Dia mengatakan orang-orang muda yang berusia 20-an dan 30-an, “terpapar media sosial (dan) yang mengerti lebih baik daripada orang tua sekarang karena paparan media sosial.”

“Itu belum tentu baik-baik saja, tetapi kemudian ada kesempatan untuk memiliki akses ke pandangan yang berbeda.”

Anwar mengatakan masalah itu “bukan hanya soal pergantian perdana menteri.”

"Tidak ada yang berubah. Sistem tetap… Kroniisme, korupsi ada di sana. Dan itu tidak kecil,” tuduhnya.

Sejak pemilihan umum 2018, setidaknya tiga perdana menteri telah memegang kekuasaan.

“Orang-orang berhak mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ini adalah pekerjaan yang sulit dengan meningkatnya inflasi, dengan meningkatnya biaya hidup. Orang membutuhkan jaminan.

“Ini untuk anak kita sendiri. Kesejahteraan dan kesehatan orang tua kita. Hanya korupsi yang berkembang,” tambahnya.

“Ini untuk anak kita sendiri. Kesejahteraan dan kesehatan orang tua kita. Hanya korupsi yang maju,” tambahnya.

Ibrahim mengatakan Malaysia “terlalu demokratis sehingga setiap orang dapat memilih untuk menjadi perdana menteri.”

“Kerapuhan dalam demokrasi ini disebabkan oleh korupsi yang mewabah dan orang-orang yang tidak memiliki prinsip atau nilai apa pun,” katanya.

Dia mengatakan ada “sinisme yang tumbuh” di antara orang-orang terhadap pemain politik “karena korupsi endemik dari orang-orang yang menjual kursi parlemen mereka.”

Namun dia mengatakan partainya telah “bernegosiasi dengan perdana menteri yang berkuasa dan bersikeras mengajukan RUU yang melarang anggota parlemen pindah partai, yang akan diteken pada 27 Juli.

Ini untuk menghentikan orang menjual kursi mereka, katanya.

“Jika tidak, seorang anggota parlemen memiliki harga, yang merupakan penghinaan terang-terangan terhadap kecerdasan seorang pemimpin politik dan orang biasa,” tambahnya.

Dia mengatakan pihaknya juga telah setuju untuk mendukung pemerintah untuk meloloskan anggaran “dengan syarat mendukung program peningkatan kesehatan Covid-19, memberikan dana tambahan kepada orang-orang yang sangat miskin.”

Mengingat masa kejayaannya selama tahun 1990-an, ketika “orang-orang akan melihat Malaysia sebagai contoh mencolok dari investasi menengah, kemajuan dan ekonomi yang dinamis,” kata Ibrahim “sekarang, kami melihat ke Turki.”

"Apa masalahnya? Bukan rakyatnya, bukan profesionalnya, bukan teknisinya, bukan birokratnya. Ini adalah kegagalan kelas politik,” katanya.

“Jadi, Insya Allah kita harus optimistis dengan perubahan agar ada stabilitas yang jelas saat kita menghadapi pemilihan umum berikutnya,” tambahnya.

Ibrahim mengatakan korupsi endemik melahirkan kemiskinan dan kemudian “orang menggunakan apa yang disebut seruan nasionalistik. Rasisme, kefanatikan agama adalah tempat perlindungan terakhir bagi para bajingan karena mereka tidak memiliki hal lain untuk dilakukan.”

"Jadi kita harus melawan ini," tegasnya.

Memuji para pendiri negara Malaysia karena “menavigasi dan menegosiasikan” ketenangan multiras dan etnis negara itu, Ibrahim mengatakan: “di partai yang saya wakili, kami memiliki orang Kristen, Hindu, Buddha. Ini adalah kenyataan yang nyata.”

“Kami bukan partai monolitik yang mewakili satu ras atau satu agama. Tapi posisi kita dalam Islam sangat jelas. Kami keberatan dengan prasangka ini, Islamofobia,” tambahnya.

“Tetapi pada saat yang sama, kami juga mengakui ada fanatik agama di tengah-tengah kami dan Alhamdulillah, sebagian besar orang Malaysia masih dalam posisi dan keyakinan bahwa untuk bertahan hidup sebagai sebuah negara, kita harus menolak fanatisme agama ekstrem atau kecenderungan Islamofobia ekstrem,” katanya.