MOSKOW
Kementerian Pertahanan Rusia memiliki rencana untuk memastikan keamanan negara jika terjadi ekspansi NATO, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Selasa.
Berbicara pada konferensi pers di Moskow, Peskov mengatakan sayap pertahanan pemerintah sedang bekerja untuk memastikan keamanan Rusia.
“Opsi seperti itu (dalam kasus ekspansi NATO) sedang dikerjakan bukan di Kremlin, tetapi di Kementerian Pertahanan. Kami telah mengatakan berkali-kali bahwa ada rencana yang relevan, dan upaya sedang dilakukan untuk memastikan keamanan kami," tegas dia.
Menanggapi sebuah pertanyaan, Peskov membantah laporan media bahwa Presiden China Xi Jinping telah menolak untuk mengunjungi Rusia, dengan mengatakan kunjungan itu akan dilakukan setelah Beijing mencabut semua pembatasan Covid-19.
"Faktanya adalah bahwa pembatasan virus corona tertentu masih berlaku di China, dan ini benar-benar normal, dan perlu diperlakukan dengan pengertian,” ujar dia.
"Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki undangan yang sah untuk mengunjungi China, dan Xi memiliki undangan yang sah untuk mengunjungi Rusia. Dan, setelah semua pembatasan ini dilonggarkan, semua kunjungan akan dilakukan," kata dia lagi.
Menanggapi pertanyaan tentang pengalihan pembayaran untuk penjualan gas cair Rusia ke rubel, dia mengatakan, "Sejauh ini, tidak ada keputusan yang dibuat dalam hal ini. Dan tidak ada keputusan yang disiapkan."
Tentang seruan untuk mentransfer aset beku Rusia ke Ukraina, Peskov mengatakan tindakan seperti itu "sepenuhnya ilegal."
"Mereka akan bertentangan dengan semua norma dan aturan hukum internasional. Dan Rusia pasti akan menentang ini. Tentu saja, kami sedang menganalisis langkah-langkah yang dapat efektif dalam menyelesaikan situasi ilegal ini," tegas dia.
Mengenai larangan Lithuania terhadap barang-barang Rusia yang transit melalui wilayah semi-eksklaf Kaliningrad, juru bicara itu mengatakan pihak berwenang sedang bekerja untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Terletak di Laut Baltik, kota Kaliningrad terjepit di antara Polandia dan Lituania dan dipisahkan darat dari bagian utama Rusia oleh Lituania, Latvia, dan Belarus. Mayoritas transit kereta api antara Rusia dan Kaliningrad dilakukan melalui Belarus dan Lithuania.
Pada 18 Juni, Gubernur Kaliningrad Anton Alikhanov mengumumkan bahwa perkeretaapian Lituania telah memberi tahu otoritas kawasan itu digunakan untuk memberlakukan pembatasan transit barang yang dikenai sanksi Uni Eropa dari Rusia ke Kaliningrad.
Menurut Alikhanov, "segala sesuatu di bawah sanksi" dilarang untuk dikirim melalui wilayah Lituania.
