BERLIN

Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan keyakinannya bahwa pemerintahan Iran berada di ambang kejatuhan, dengan menilai rezim di Teheran tengah memasuki “hari-hari dan pekan-pekan terakhirnya” di tengah gelombang protes besar yang terus meluas.

Pernyataan itu disampaikan Merz kepada wartawan pada Selasa (13/1) saat melakukan kunjungan resmi ke India. Ia menilai pemerintahan Iran kini hanya mampu mempertahankan kekuasaan melalui kekerasan terhadap demonstran.

“Ketika sebuah rezim hanya bisa mempertahankan kekuasaan dengan kekerasan, maka pada dasarnya rezim itu sudah berakhir. Saya berasumsi kita sekarang menyaksikan hari-hari dan pekan-pekan terakhir dari rezim ini,” kata Merz.

Merz menilai kepemimpinan Iran telah kehilangan legitimasi dan menyatakan harapannya agar proses transisi dapat berlangsung secara damai untuk mengakhiri keresahan yang terjadi. Ia juga mengatakan Jerman terus menjalin komunikasi erat dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis terkait perkembangan situasi di Iran.

“Para menteri luar negeri berada dalam kontak yang sangat intens untuk memastikan adanya transisi damai di Iran menuju pemerintahan yang memiliki legitimasi demokratis,” ujar Merz.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menyatakan Berlin akan mendorong penerapan sanksi yang lebih keras terhadap pemerintah Iran menyusul tindakan keras terhadap para pengunjuk rasa.

Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat pada Senin, Wadephul mengatakan Jerman akan menggunakan seluruh instrumen yang tersedia untuk menjatuhkan sanksi terhadap pemerintahan Iran. Pernyataan itu disampaikannya usai bertemu Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Washington DC.

“Kami akan menggunakan semua langkah yang ada untuk menjatuhkan sanksi terhadap rezim ini,” kata Wadephul. Ia menambahkan, salah satu opsi yang tengah diupayakan adalah memasukkan Iran ke dalam rezim sanksi terorisme Uni Eropa, meski langkah tersebut masih memerlukan kesepakatan bulat seluruh anggota.

Iran telah dilanda aksi protes anti-pemerintah sejak bulan lalu, dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi dan anjloknya nilai mata uang nasional ke level terendah dalam sejarah.

Otoritas Iran menuduh Amerika Serikat dan Israel berada di balik dukungan terhadap apa yang mereka sebut sebagai “perusuh bersenjata” dalam gelombang protes tersebut.

Hingga kini, pemerintah Iran belum merilis data resmi korban jiwa. Namun, Human Rights Activists News Agency (HRANA), lembaga pemantau HAM yang berbasis di Amerika Serikat, memperkirakan sedikitnya 646 orang tewas, termasuk aparat keamanan dan demonstran, serta lebih dari 1.000 orang mengalami luka-luka.

HRANA juga melaporkan sedikitnya 10.721 orang telah ditahan dalam aksi protes yang terjadi di 585 lokasi di seluruh Iran, mencakup 187 kota di 31 provinsi.