Nicky Aulia Widadio
10 Juni 2019•Update: 10 Juni 2019
Nicky Aulia Widadio
JAKARTA
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) transparan dalam memproses kasus hukum pasca-pemilu, termasuk kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019.
Wiranto telah menggelar rapat koordinasi terkait hal ini bersama sejumlah pejabat di antaranya Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan pada Senin siang.
Menurut dia, penyampaian hasil penyelidikan kepada masyarakat penting dilakukan untuk menghindari polemik dan berkembangnya informasi yang simpang siur, apalagi dengan adanya penangkapan “tokoh-tokoh utama”.
“Dalam hal ini memang aparat kepolisian apapun hasil dari proses penyelidikan, penyidikan saya minta supaya dapat segera disampaikan ke publik, sejelas-jelasnya agar yang saat ini terus berkembang segera dapat kita literasi,” ujar Wiranto di Jakarta pada Senin.
Dia menuturkan tim dari Polri akan menyampaikan berita acara pemeriksaan (BAP) dari kasus-kasus tersebut pada Selasa, 11 Juni 2019.
“Kita ingin ada penjelasan secara detail mengenai tokoh-tokoh yang ditangkap, alasannya apa, besok akan disampaikan lengkap kepada publik, bukan informasi lagi tapi BAP-nya,” lanjut dia.
Sebelumnya, polisi menyatakan aksi unjuk rasa 22 Mei didomplengi oleh pihak tertentu sehingga terjadi kerusuhan.
Sebanyak delapan orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka akibat kerusuhan yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta.
Polisi juga mengungkap adanya skenario pembunuhan empat tokoh nasional dalam kerusuhan tersebut setelah penangkapan sejumlah tersangka dalam kasus kepemilikan senjata ilegal.
Empat tokoh yang menjadi target yakni Menko Polhukam Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere.
