Di Rusia, Indonesia kampanyekan metode 'soft-approach' atasi teroris

Erric Permana

JAKARTA

Pemerintah Indonesia mengkampanyekan program pendekatan personal atau soft approach dalam menghadapi ancaman teror.

Kampanye itu diungkapkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi yang membahas tentang masalah keamanan global di Sochi, Rusia, Rabu.

Menurut Menteri Wiranto, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan terjadinya perubahan pola penyebaran paham radikal dari para ekstremis ISIS (Daesh).

Sebelumnya pola penyebaran dilakukan secara terpusat dengan mengadakan pertemuan tertutup dengan jumlah pengikut terbatas. Kini berubah menjadi lebih tersebar dan bervariasi dengan memanfaatkan media sosial.

“Mereka juga memodifikasi pola strategi dalam melancarkan serangan teror. Sebelumnya, mereka beraksi sebagai satu organisasi dalam melakukan serangan, namun kini serangan-serangan tersebut muncul dalam unit yang lebih kecil, atau bahkan atas inisiasi sendiri atau lone wolf," ujar Menteri Wiranto

Menurut Menko Polhukam, strategi tersebut sudah semakin sering dilakukan oleh organisasi teror untuk mengamankan jaringan serta untuk meningkatkan taktik pola serangan mereka.

Karenanya pemerintah Indonesia telah mengambil langkah dan tindakan, tidak hanya melalui langkah hukum tetapi juga dengan pendekatan secara personal atau soft approach seperti menerapkan kebijakan untuk melakukan deradikalisasi/kontra-radikalisasi, kontra-opini, kontra-narasi, serta kontra-ideologi kepada para mantan teroris atau eks-napiter.

“Ada sekitar 600 eks-napiter yang mengikuti program deradikalisasi dan hanya tiga dari jumlah tersebut yang kembali melakukan aksi terorisme. Dan juga ada 124 eks-napiter yang telah berubah menjadi agen perdamaian yang menyampaikan pesan damai kepada publik dan orang-orang yang rentan terkena virus radikalisasi,” kata Menteri Wiranto.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga melakukan langkah kontra-narasi dengan mengajak 600 anak muda atau milenial untuk membantu pemerintah menyebarkan pesan perdamaian dan persatuan ke seluruh negeri. Langkah ini dinilai efektif karena melibatkan kreatifitas generasi muda.

Menko Polhukam menambahkan bahwa pemerintah juga terus berupaya mencegah aksi terorisme melalui dunia siber.

"Polri secara khusus menangani kejahatan siber dan multimedia, sementara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah membentuk Pusat Media Damai,” tutur Menteri Wiranto.

Di hadapan para peserta konferensi, Menko Polhukam menyampaikan bahwa untuk melawan aksi terorisme adalah dengan sesegera mungkin mengambil langkah untuk menghancurkan atau melemahkan kapasitas finansial mereka.

Untuk hal ini, pemerintah Indonesia telah melakukan langkah konkret dalam membuat mekanisme keuangan yang memenuhi standar internasional dalam melawan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Money Laundering and Terrorism Financial/ MLTF).

Menko Polhukam mengajak seluruh peserta KTT untuk bersama-sama memperkuat upaya hukum, berbagi informasi dan data inteligen, mengontrol daerah perbatasan dan teknologi siber melalui berbagai mekanisme kerja sama internasional.

“Untuk terus menghadapi tantangan ini, mari kita bersama-sama memperkuat upaya dalam mencegah dan membasmi terorisme dengan memperkuat kerja sama baik secara bilateral, regional, maupun internasional,” tegas Menteri Wiranto.