Polri perkuat pengamanan pada hari pemungutan suara Pemilu

Nicky Aulia Widadio

JAKARTA

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memperkuat pengamanan saat hari pemungutan suara Pemilihan Umum 2019

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya mengerahkan 40.831 personil Brimob untuk mempertebal pengamanan di seluruh Indonesia.

“Pasukan Brimob ini untuk membantu penebalan pengamanan tiap Polda, ketika Polda membutuhkan bantuan kekuatan,” ujar Dedi di Jakarta pada Rabu.

Menurut dia, fokus utama pengamanan ada pada momen pencoblosan, penghitungan suara, serta setelah penghitungan suara.

“Dua pertiga kekuatan Polri disiapkan memitigasi segala macam potensi konflik sosial yang terjadi baik pasca-pencoblosan dan pasca-peghitungan suara,” tutur dia.

Polri dibantu TNI juga telah mengkategorikan tingkat kerawanan dari setiap TPS di Indonesia.

Personil Polri disiagakan untuk pengamanan berlapis di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi termasuk di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Selain itu, Polri telah membagi wilayah pengamanan ke dalam tujuh rayon untuk memudahkan penanganan kontingensi selama Pemilu berlangsung.

Polri juga akan mengamankan perusahaan pencetak surat suara dan distribusi logistik pemilu ke setiap TPS.

“Ada 41 lokasi perusahaan yang diamankan oleh polres masing-masing lima personel dan dibackup 82 personel Brimob,” ujar Dedi.

Bawaslu sebelumnya merilis bahwa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Indonesia meningkat menjelang hari pencoblosan.

Menurut Bawaslu, skor IKP Indonesia meningkat menjadi 49,63 dari IKP yang dirilis September lalu sebesar 49,00.

Wilayah Papua memiliki indeks kerawanan tertinggi diikuti Yogyakarta dan Jawa Barat.

Kerawanan yang dimaksud dalam IKP ini merupakan segala hal yang dapat menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilu.

IKP dipengaruhi oleh sejumlah dimensi, di antaranya keamanan dan praktik politik uang serta permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).