Pemerintah: Pengaturan amdal tidak berubah, hanya disederhanakan

JAKARTA

Pemerintah mengatakan dalam undang-undang cipta kerja tidak ada perubahan dalam prinsip dan konsep dasar pengaturan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), namun ada penyederhanaan prosedur dan kebijakan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan penyederhanaan ini sesuai dengan tujuan dari undang-undang tersebut untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha.

“Undang-undang ini sebetulnya tidak menghapus izin lingkungan, tetapi diintegrasikan dengan izin berusaha untuk meringkas sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum tanpa mengurangi tujuan dan fungsi,” urai Menteri Siti dalam konferensi pers virtual, Rabu malam.

Dia menjelaskan sebelum ada undang-undang ciptaker, apabila terjadi masalah terkait lingkungan, maka izin amdal akan dicabut, namun usahanya tetap bisa berjalan.

Sementara saat ini apabila ada masalah lingkungan yang menjadi dasar pemberian izin usaha, maka izin usahanya bisa digugat sehingga bisa berdampak pada berhentinya kegiatan usaha.

“Kalau sekarang justru lebih kuat jadi tidak benar undang-undang ini melemahkan perlindungan lingkungan,” kilah dia.

Oleh karena itu, Menteri Siti juga membantah anggapan bahwa pelaku usaha tidak bisa digugat apabila terjadi permasalahan pada lingkungan.

“Izin usahanya bisa digugat dan perizinan usaha dapat dibatalkan apabila ada satu persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum,” lanjut Menteri Siti.

Dia mengatakan izin usaha bisa dicabut apabila pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan dan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup ataupun kewajiban dalam dokumen amdal tidak bisa dilaksanakan.

Menteri Siti mengatakan pemerintah menggunakan pendekatan berdasarkan risiko yang dalam perkembangannya mulai ada pemahaman dari pelaku usaha.

“Amdal masih ada dan yang paling penting dalam perizinan usaha mensyaratkan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) yang mengandung enforcement,” tambah dia.

Dalam UU Cipta Kerja, ketentuan tentang Amdal diatur pada pasal 24. Pada pasal itu disebutkan, dokumen Amdal menjadi dasar uji kelayakan lingkungan hidup bagi masyarakat yang akan menjalankan rencana usaha dan kegiatan.

Tim uji kelayakan yang melakukan uji kelayakan terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat, begitu bunyi pasal 24 ayat 3.

Pada pasal 26 disebutkan, penyusunan Amdal harus melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung rencana usaha dan/kegiatan.

Proses pelibatan masyarakat akan diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah, demikian ketentuan lainnya pada pasal 26.