Nicky Aulia Widadio
13 Februari 2019•Update: 13 Februari 2019
Nicky Aulia Widadio
JAKARTA
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendapat bantuan dana dari Bank Dunia untuk menata hutan di Kalimantan Timur dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca.
Dokumen Program Pengurangan Emisi (Emission Reduction Program Document/ERPD) bertajuk ”East Kalimantan Jurisdictional Emission Reductions Program, Indonesia” telah mendapat persetujuan internasional dalam kerangka implementasi pengurangan emisi berbasis hutan dan lahan (REDD+).
“Program ini akan dilaksanakan selama periode tahun 2020-2024, dengan dukungan pendanaan mekanisme insentif positif dari program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) World Bank,” kata Kepala Pusat Litbang Sosial Ekonomi dan Kebijakan Perubahan Iklim, Badan Litbang dan Inovasi KLHK, Syaiful Anwar, melalui siaran pers pada Rabu.
Syaiful mengatakan program ini merupakan implementasi REDD+ berbasis yuridiksi pertama di Indonesia.
KLHK menargetkan kegiatan ini bisa mengurangi emisi sebesar 97,1 juta ton CO2e atau berkontribusi sebesar 19,2 persen dari target pengurangan emisi berbasis lahan berdasarkan dokumen kontribusi nasional (NDC) Indonesia.
Syaiful menjelaskan program REDD+ dalam dokumen ERDP meliputi empat program utama, yakni tata kelola hutan dan lahan, perbaikan administrasi dan supervisi hutan, pengurangan deforestasi dan degradasi hutan dalam wilayah yang berijin, dan pengembangan mata pencaharian alternatif yang lestari untuk masyarakat.
Dia menerangkan program ini akan melibatkan berbagai pihak dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, pihak swasta, serta lembaga swadaya masyarakat di Kalimantan Timur.
Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menyatakan pemerintah berkomitmen mendukung implementasi REDD+.
KLHK mencatat pengurangan emisi di Indonesia telah mencapai 24 persen dari target 29 persen pada NDC.
