NGO, ormas Islam Indonesia kecam normalisasi UEA-Israel

JAKARTA (AA) - NGO pro Palestina dan ormas Islam Indonesia mengutuk tindakan normalisasi Uni Emirat Arab (UEA) dengan Israel yang diikuti negara-negara Arab lainnya.

Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina atau KISPA menegaskan Israel merupakan negara yang menjajah Palestina dan tidak dapat dipercaya untuk membawa perdamaian.

“Segala bentuk dukungan atau normalisasi dengan Israel artinya mendukung pendudukan,” ujar Ketua KISPA Muhendri Muchtar kepada Anadolu Agency pada Selasa.

Muhendri mengatakan normalisasi adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina dan bangsa Indonesia jelas menolaknya karena UUD 1945 menuntut penghapusan segala bentuk penjajahan di atas muka bumi.

Namun, Muhendri mengaku tidak heran dengan normalisasi yang dilakukan UEA dengan Israel karena keduanya telah melakukan hubungan secara diam-diam.

“Tetapi sekarang mereka menunjukkannya secara terbuka,” ujar Muhendri.

Legitimasi kejahatan

Sementara itu, Ormas Islam Hidayatullah juga mengecam tindakan normalisasi UEA dengan Israel.

Kepala Departemen Hubungan Luar Negeri Hidayatullah Dzikrullah Pramudya menyampaikan normalisasi dengan Israel seperti membuat kejahatan terlihat normal.

“Karena pendudukan Israel di Palestina adalah kejahatan, maka normalisasi hubungan dengan Israel ibarat normalisasi dengan kejahatan atau kriminal,” kata Dzikrullah kepada Anadolu Agency.

Dzikrullah mengatakan tindakan UEA dengan melakukan normalisasi dengan Israel adalah keputusan yang sangat memalukan.

Hal itu, kata dia, ibarat Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaan, lalu tiba-tiba negara tetangga kita seperti Malaysia, Brunei, atau Singapura menormalisasi hubungan dengan Belanda.

“Bagaimana perasaan kita dengan itu?” tanya Dzikrullah.

Dzikrullah juga mengatakan UEA, negara yang baru berdiri pada 1971, tidak memiliki pengalaman apa pun terhadap penjajahan atau hidup di bawah kolonialisme.

UEA, lanjut dia, selama ini dimanjakan oleh Amerika Serikat dan Inggris yang mengeksplorasi minyak dan gas mereka.

“Karena itu UEA tidak bisa berempati terhadap saudara-saudara mereka di Palestina, padahal jarak mereka hanya beberapa ribu kilometer,” terang Dzikrullah.

Selanjutnya, kata Dzikrullah, Indonesia sebagai negara tua yang merdeka melalui perjuangan rakyatnya, harus memberi tahu UEA bagaimana bersikap terhadap Israel.

“Bukan sebaliknya, UEA menguliahi kami untuk mendukung dan menormalkan hubungan dengan Israel,” terang dia.

Indonesia, terang dia, juga tidak perlu menjalin normalisasi dan kerja sama dengan Israel.

“Kami memiliki banyak sumber daya alam. Kalau kita butuh teknologi masih banyak negara sahabat yang punya teknologi bagus,” kata dia.

Tolak Indonesia normalisasi

Persatuan Islam, salah satu ormas tertua di Indonesia, mendesak dunia internasional untuk tidak mengikuti normalisasi sebagaimana dilakukan UEA.

Wakil Ketua Umum Persatuan Islam Jeje Zaenuddin mengatakan organisasinya akan terus konsisten meminta pemerintah Indonesia untuk tidak sekali-kali melunak terkait prinsip perjuangan kemerdekaan Palestina.

“Pengkhianatan yang besar terhadap Palestina khususnya dan umat Islam umumnya jika melakukan normalisasi,” kata Jeje.

UEA dan Bahrain sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik, budaya, dan komersial penuh dengan Israel setelah menandatangani perjanjian kontroversial di Gedung Putih pada 15 September.

Mesir pada 1979 dan Yordania pada 1994, juga meresmikan hubungan dengan Tel Aviv.